Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Minta KPU Beri Akses Silon secara Penuh untuk Pencalegan

Kompas.com - 14/04/2023, 15:50 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) secara penuh kepada mereka, pada tahap pencalonan anggota legislatif DPR RI, DPRD , provinsi, dan DPRD kota/kabupaten yang akan dimulai pada Mei 2023.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja bahkan meminta supaya ketentuan itu dicantumkan secara eksplisit di dalam Peraturan KPU terkait pencalegan ini.

"Kami meminta akses Silon untuk dibuka kepada Bawaslu dan masuk dalam pasal yang jelas," kata Bagja pada Jumat (14/4/2023).

Baca juga: Bawaslu Pastikan Putusan soal Verifikasi Ulang Prima Tak Ikut Batal

Menurutnya, akses terhadap Silon ini krusial karena tahapan pencalegan diprediksi akan banyak terjadi sengketa berkaitan dengan persyaratan para caleg yang diserahkan ke KPU, berkaca dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya.

Akses secara penuh terhadap Silon dinilai bakal memudahkan Bawaslu untuk mengetahui duduk perkara sengketa, sehingga Bawaslu dapat bekerja maksimal dalam menangani dan mengadili sengketa tersebut.

"Sehingga kami bisa akses juga data yang juga diajukan oleh partai politik, sehingga kemudian kalau ada sengketa kita sudah punya datanya yang bersangkutan," kata Bagja.

Baca juga: Cegah Zakat Jadi Modus Politik Uang, Baznas Kerja Sama dengan Bawaslu

"Misalnya (apabila sengketa berkaitan dengan ijazah, Bawaslu bisa mengetahui bahwa) ijazahnya bermasalah sudah sejak dari (pengumpulan syarat yang dihimpun lewat) Silon di awal," lanjutnya.

Secara khusus, akses Silon secara penuh ini dimintakan kepada KPU sebab Bawaslu enggan preseden pada tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024, pada Agustus hingga Desember 2022 lalu, terulang.

Ketika itu, menurut Bagja, Bawaslu memang diberi akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) oleh KPU, tetapi akses tersebut sangat terbatas sehingga pihaknya tak bisa menggunakannya dengan maksimal.

Baca juga: Jelang Pemilu, Bawaslu Harap Politikus Tak Bagi-bagi Uang Saat Lebaran

"Pengalaman Sipol, 15 menit dibuka kemudian ditutup 1 jam, lalu dibuka 15 menit lagi. Itu pada praktik Sipol pada saat verifikasi partai politik. Itu terjadi. Jadi kami minta, sekarang (Silon) bisa kami akses (penuh)," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com