Geopolitik Indonesia Menghadapi Ideologi Teroris

Soalnya dari sini setiap kerawanan di dalam masyarakat kita dapat dijadikan sistem senjata sosial lawan, jadi jangan berpura-pura tidak melihat kerawanan tersebut.

Di dalam kondisi semacam ini, bersamaan pula muncul politik identitas. Dan politik identitas ini selalu punya ambisi opini publik yang menekankan bahwa orang yang tidak beridentitas, tidak boleh jadi pemimpin.

Ini semacam meniadakan kaum minoritas mempunyai hak yang sama dalam pemilihan untuk menjadi pemimpin.

Cara-cara atau strategi politik identitas ini, oleh karenanya fokus pada perbedaan untuk terus diperuncing. Dan selalu mempersulit memperkuat persamaan dan kebersamaan. Pemanfaatan ikatan primordial senantiasakan dirayakan sebagai dasar-dasarya.

Pancasila menolak politik identitas

Oleh karena itu politik identitas bertentangan dengan Pancasila. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Bangsa besar ini memiliki lebih dari 300 kelompok etnik dan terdapat 1.340 suku bangsa teramat sangat membutuhkan persatuan, dan pengakuannya tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Ideologi Pancasila berperan penting melawan politik identitas, karena Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang mampu memfilter politisasi isu ras dan agama.

Dengan demikian ini bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Perspektif politik juga diakomdasi dalam Pancasila. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, ini menjadi falsafah transendensi yang memperkuat jaminan hak seseorang untuk berpolitik dalam menghormati perbedaan agama.

Begitu pula dalam sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah sukma kiprah berpolitik agar berpolitik tidak menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan, dan sekaligus mempedomani bila berpolitik tidak kehilangan martabat.

Adapun sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjadi pedoman politik agar memandang perbedaan dari segi suku, ras, etnis maupun agama demi menghindari terjadinya perpecahan.

Sedangkan sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan menjadi sumber bijaksana pimpinan politik.

Pimpinan politik yang demikian tentulah tidak diktator, arogan, dan superioritas. Inilah falsafah politik yang manusiawi.

Oleh karenanya pimpinan politik dari candradimuka ini, selain merepersentasikan bijaksana juga mampu memberikan keadilan, sebagaimana diamanatkan sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.