Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prediksi Macet Luar Biasa saat Mudik Lebaran 2023, Begini Persiapan Kapolri

Kompas.com - 12/04/2023, 21:40 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berbicara mengenai kemungkinan terjadinya kemacetan luar biasa di momen mudik Lebaran Idul Fitri 2023.

Sigit mengatakan kemungkinan itu bisa terjadi apabila kepolisian tidak melaksanakan Operasi Ketupat 2023 secara optimal.

Apalagi, berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah mudik jauh bertambah dibandingkan tahun lalu, dari 86 juta orang menjadi 123 juta.

"Tentunya ini juga menjadi perhatian khusus kami, sehingga kami melibatkan 148.884 personel yang akan kami turunkan untuk melaksanakan operasi ini," ujar Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023).

Baca juga: Jumlah Pemudik Diprediksi Melonjak, Jokowi: Saya Sudah Peringatkan Menhub, Kapolri Menyiapkan Diri

"Karena apabila kami tidak melaksanakan secara optimal, potensi terjadinya kemacetan yang luar biasa tentu akan terjadi," sambungnya.

Sigit memaparkan, Operasi Ketupat 2023 akan diselenggarakan pada 18 April-1 Mei 2023.

Akan tetapi, 7 hari sebelum Operasi Ketupat 2023 dimulai, polisi melakukan operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD).

Untuk memaksimalkan pelaksanaan Operasi Ketupat 2023, Sigit mengerahkan lima jenderal bintang 3 atau komjen untuk disebar di wilayah yang menjadi prioritas.

"Kita harapkan bahwa kegiatan Operasi Ketupat ini betul-betul bisa kita laksanakan dengan maksimal," jelas Sigit.

Baca juga: Polri Ingatkan Masyarakat Cek Kesiapan Diri, Kendaraan, hingga Saldo e-Toll Sebelum Mudik

Lalu, kata Sigit, Polri sudah membuat SKB untuk mempersiapkan dan melakukan rekayasa, mulai dari contraflow, one way, dan pengaturan penyeberangan di Pelabuhan Merak dan Ciwandan.

Di mana, saat ini sudah mulai ditentukan bahwa untuk Ciwandan akan digunakan hanya untuk kendaraan roda dua dan roda enam.

"Dan bagaimana kita pelajari dan evaluasi terkait dengan kegiatan mudik di tahun 2022, wilayah-wilayah yang jadi sumber kemacetan, tentunya kita evaluasi dan lakukan perbaikan," katanya.

"Dan juga pada saat menerapkan one way dan contraflow yang tentunya ini kita evaluasi sehingga tidak membuat tempat lain, khususnya wilayah arteri, mengalami kendala atau hambatan. Ini tentunya yang saat ini kami persiapkan supaya betul-betul bisa baik," lanjut Sigit.

Baca juga: Polres Metro Bekasi Kota Buka Layanan Gratis Titip Kendaraan Warga yang Mudik

Sementara itu, Sigit menyebutkan akan ada penambahan dan pengaturan penundaan perjalanan, hingga rekomendasi penambahan rest area.

Selain itu, polisi juga akan melakukan mudik gratis dengan harapan bisa mengurai kemacetan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com