Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panas Dingin Hubungan Anas Urbaningrum-Susilo Bambang Yudhoyono

Kompas.com - 12/04/2023, 12:05 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Terpidana kasus korupsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Anas Urbaningrum, menghirup udara bebas setelah menjalani masa hukuman 8 tahun penjara pada Selasa (11/4/2023).

Dia merupakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010-2013 yang memutuskan mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga saat ini proyek yang berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 30 hektare itu mangkrak. Menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), negara mengalami kerugian hingga Rp 463,66 miliar dalam proyek itu.

Sedangkan nilai kontrak keseluruhan proyek itu mencapai Rp 1,25 triliun.

Baca juga: Demokrat Persilakan Anas Urbaningrum Beri Kejutan via Pidato: Dia Memang Orator Ulung

Kasus korupsi Hambalang itu juga menyeret para petinggi Partai Demokrat pada masa itu. Mereka yang akhirnya berurusan dengan KPK selain Anas adalah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, dan mantan anggota DPR fraksi Demokrat Angelina Sondakh.

Kasus itu juga membuat hubungan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Anas menjadi tegang.

Di sisi lain, salah satu anak SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, disebut-sebut menerima komisi dari proyek itu. Namun, hingga saat ini tuduhan itu tak sekalipun dibuktikan oleh KPK.

Baca juga: Balas Demokrat, Gede Pasek Minta SBY Minta Maaf ke Anas Urbaningrum karena...

Awal gabung Demokrat

Anas bergabung menjadi anggota Partai Demokrat pada 2005, setelah mengundurkan diri sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

SBY saat itu terpilih menjadi Presiden RI ke-6. Dia kemudian meminta Anas mengisi posisi Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah.

Karier politik Anas terbilang moncer. Pada 2009 dia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Jawa Timur VII.

Anas kemudian ditunjuk menjadi ketua fraksi Demokrat di DPR.

Baca juga: PKN Sebut Anas Urbaningrum Tak Ingin Balas Dendam dengan Siapa Pun

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono berharap Presiden Amerika Serikat Joe Biden berunding dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping salam G20 Summit di Bali bulan depan. Hal itu dikemukakan SBY dalam pidatonya di Roundtable Discussion Yudhoyono Institute dengan Universiti Kebangsaan Malaysia di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (13/10/2022).Dok. Partai Demokrat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono berharap Presiden Amerika Serikat Joe Biden berunding dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping salam G20 Summit di Bali bulan depan. Hal itu dikemukakan SBY dalam pidatonya di Roundtable Discussion Yudhoyono Institute dengan Universiti Kebangsaan Malaysia di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Anas kemudian masuk dalam bursa ketua umum Partai Demokrat. Dia lantas mengundurkan diri dari DPR pada 23 Juli 2010.

Dalam Kongres Partai Demokrat yang digelar di Bandung, Jawa Barat, pada tahun itu, Anas terpilih menjadi Ketua Umum mengalahkan pesaingnya yaitu Andi Mallarangeng.

Skandal korupsi

Saat itu pamor Partai Demokrat sedang tinggi-tingginya. Akan tetapi, di balik itu terdapat skandal korupsi yang melibatkan sejumlah kadernya dan kemudian dibongkar.

Hubungan antara SBY dan Anas retak setelah KPK menyelidiki berbagai kasus korupsi yang melibatkan kader Partai Demokrat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com