Koalisi "Kebangsaan" dan Kegamangan PDI Perjuangan

WACANA pembentukan koalisi kebangsaan terus menjadi perbincangan. Namun, PDI Perjuangan tak kunjung memutuskan, apakah akan masuk barisan atau akan jalan sendirian.

Koalisi besar yang sempat dilontarkan usai pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan lima ketua umum partai politik pendukung pemerintahan terus menyedot perhatian.

Meski belum dideklarasikan, sejumlah partai nonparlemen seperti Perindo, PSI dan PBB ikut-ikutan meramaikan dan menyatakan siap masuk dalam barisan.

Genderang yang ditabuh usai pertemuan antara Jokowi dengan Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), Prabowo Subianto (Ketua Umum Gerindra), Airlangga Hartarto (Ketua Umum Golkar) dan Mardiono (Plt Ketua Umum PPP) mendapat respons beragam.

Ada yang yakin koalisi ini akan menjadi kenyataan. Namun tak sedikit yang pesimistis dan menganggap wacana koalisi besar yang disebut Zulkifli Hasan dengan Koalisi Kebangsaan ini akan bubar di tengah jalan.

Tantangan koalisi kebangsaan

Lima partai politik yang menggelar pertemuan dengan Jokowi di DPP PAN adalah parpol anggota koalisi pendukung pemerintahan. Artinya, di atas kertas bukan hal sulit untuk menyatukan karena selama ini mereka sudah berada dalam satu barisan.

Kelima parpol yang hadir di DPP PAN ini sebenarnya membentuk koalisi sendiri-sendiri. Golkar, PPP, dan PAN jauh hari telah bergabung dan membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sementara Gerindra dan PKB membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Meski sudah sama-sama membentuk koalisi, peluang untuk ‘kawin silang’ antara KIB dan KKIR sangat dimungkinkan. Jika ada yang akan menjadi ganjalan hanya soal penentuan komposisi pasangan bakal calon presiden – bakal calon wakil presiden yang akan diusung dan didukung.

Namun, sepertinya hal ini tidak akan jadi persoalan yang signifikan. Karena Jokowi diyakini akan bisa mengatasi persoalan ini.

Soliditas parpol yang berencana membentuk koalisi besar ini justru akan diuji jika PDI Perjuangan masuk dalam barisan.

Pasalnya, jika partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini masuk dalam koalisi, bisa mengacaukan komposisi dan mengaburkan harapan sejumlah ketua umum parpol yang berharap bisa jadi pasangan Prabowo untuk berlaga di Pilpres 2024.

Muhaimin Iskandar bisa jadi akan keberatan jika PDI Perjuangan yang datang belakangan langsung dapat tempat di depan dan mendapat keistimewaan untuk menentukan pasangan bacapres – bacawapres yang akan diusung dan didukung.

Apalagi orang nomor satu di PKB ini sudah jauh-jauh hari menyiapkan diri untuk bisa maju dan ikut kontestasi di Pilpres 2024 nanti.

Dan tak mustahil, Airlangga Hartarto juga akan mengalami kondisi ini. Karena, Munas Golkar mengamanatkan agar Menteri Koordinator Perekonomian ini maju dan ikut kontestasi.

Golkar tentu akan menimbang kembali posisinya dalam rencana koalisi besar ini jika ketua umumnya hanya akan jadi penggembira.