Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Hengkang dari Gerindra, Sandiaga Dinilai Rasional jika Pindah PPP karena Ingin Jadi Capres

Kompas.com - 12/04/2023, 07:57 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno disebut-sebut hendak berpindah ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menduga, langkah Sandiaga itu tak lepas dari keinginannya berlaga pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

"Kalau melihat Sandi sebagai orang yang terus berusaha supaya bisa maju di 2024, langkah Sandi ini sudah tepat dan rasional," kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (12/4/2023).

Baca juga: Dasco: Sandiaga Uno Sudah Pamit ke Prabowo

Jika tetap bernaung di partainya yang sekarang, kata Adi, Sandiaga akan terus berada di bawah bayang-bayang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Keinginan Sandi menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) tak mungkin terwujud lantaran Prabowo merupakan capres harga mati buat Gerindra.

Sementara, apabila bergabung ke PPP, besar peluang buat Sandi diusulkan sebagai capres atau cawapres mengingat partai berlambang Kabah itu tak punya figur menonjol.

"Ke depan Sandi ini akan menjadi figur sentral di PPP yang akan membuat PPP bisa berkembang secara signifikan. Tentu Sandi bakal berkolaborasi dengan nama-nama besar lainnya ada di PPP," ujar Adi.

Baca juga: Gerindra Ibaratkan Sandiaga Uno Orang yang Selingkuh, Tak Perlu Restu untuk Pindah Partai

PPP sendiri, menurut Adi, cukup relevan menjadi rumah baru bagi Sandiaga. Sebagai partai politik Islam, partai pimpinan Muhammad Mardiono itu dinilai menarik perhatian banyak partai politik nasionalis.

Saat ini PPP juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Meski kerja sama ketiga partai sudah cukup mengusung pasangan capres-cawapres, hingga kini koalisi tersebut belum punya bakal calon RI-1 dan RI-2. Diyakini, nama Sandiaga akan diusulkan sebagai salah satu kandidat jika bergabung ke PPP.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu pun dinilai berpeluang diusung sebagai capres atau cawapres KIB mengingat elektabilitasnya terbilang mumpuni.

"Bahkan sangat mungkin kalau KIB itu melebur dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), Pak Sandi juga akan disodorkan karena dari segi elektabilitas dan popularitas dia masuk dalam radar cawapres yang relatif favorit," kata Adi.

Memang, lanjut Adi, secara elektabilitas, PPP jauh tertinggal di bawah Gerindra. Menurut survei sejumlah lembaga, tingkat elektoral partai tersebut baru di kisaran 4 persen.

Namun, melihat sejumlah keuntungan yang menggiurkan, tak heran jika Sandiaga tergiur untuk berpindah haluan.

"Saya kira pilihan Sandi sangat rasional karena PPP sangat mungkin akan mempromosikan dia sebagai orang yang akan maju di 2024," tutur Adi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com