Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Sarankan Pemudik Curi "Start" untuk Hindari Macet

Kompas.com - 07/04/2023, 07:08 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau para pemudik yang ingin pulang ke kampung halamannya masing-masing untuk mencuri start saat mudik Lebaran 2023 ini.

Budi memprediksi, jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) menjadi titik macet yang paling tinggi. Dia mengimbau agar pemudik yang ingin pulang kampung ke Jawa Tengah untuk mudik lebih cepat.

Hal tersebut Budi sampaikan usai menghadiri rapat koordinasi terkait persiapan mudik 2023 bersama Kapolri, Panglima TNI, dan menteri-menteri lainnya di Mabes Polri, Kamis (6/4/2023).

Baca juga: Terbanyak se Indonesia, 32,75 Juta Orang Bakal Mudik ke Jateng

"Titik-titik kemacetan yang mungkin terjadi paling tinggi itu adalah pertama Cipali. Oleh karena itu, para pemudik yang ke Jawa Tengah itu kami anjurkan mudik lebih awal," ujar Budi dalam jumpa pers.

Polri sebelumnya telah memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada 19-21 April 2023. Berbagai diskresi pun akan diterapkan guna memecah kepadatan arus di jalan tol, seperti penerapan sistem satu arah atau one way

Budi menambahkan, titik macet tertinggi kedua ada di sekitar Pelabuhan Merak. Pelabuhan ini menjadi tujuan warga yang ingin menyebrang ke Pulau Sumatera.

Baca juga: Antisipasi Kemacetan Arus Mudik di Jalur Pantura dan Jalan Tol, Pemalang Siapkan Jalur Alternatif

Maka dari itu, Budi juga mengimbau para pemudik agar mudik lebih cepat jika ingin menggunakan Pelabuhan Merak.

"Yang kedua adalah di Merak. Tetapi memang di Merak sudah ada tambahan, Ciwandan, sehingga memungkinkan lebih baik. Tapi juga tetap mudik lebih awal," ucapnya.

Sementara itu, Budi tidak menampik kalau masih ada wilayah lain yang juga berpotensi terjadi penumpukan kendaraan.

Misalnya seperti di Kepulauan Riau, Madura, Samarinda, Sulawesi Selatan, Maluku, hingga Papua.

Baca juga: Puncak Arus Mudik di Pelabuhan Ciwandan Diperkirakan 19 April 2023

Maka dari itu, Budi sekaligus mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kendaraan mudik gratis yang disediakan pemerintah.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga menyediakan diskon tarif jalan tol demi memecah keramaian dalam satu hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com