Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PUPR Rayu Asosiasi Jalan Tol untuk Beri Diskon Saat Masa Mudik Lebaran

Kompas.com - 05/04/2023, 17:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku sudah mengusulkan wacana mendiskon tarif jalan tol sepanjang mudik Lebaran 2023 kepada Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI).

Basuki mengatakan, pihak ATI saat ini masih menghitung untung ruginnya bila tarif jalan tol didiskon selama masa mudik Lebaran 2023.

"Ya saya lagi ngojok-ngojoki itu ATI, asosiasi tol supaya mereka (memberi diskon). Sekarang mereka sedang ngitung," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Basuki juga belum bisa memastikan apakah usul memberi diskon tarif jalan tol itu diterima atau tidak.

Baca juga: Kementerian PUPR Masih Tunggu Usulan BUJT soal Diskon Tarif Tol Saat Mudik Lebaran 2023

Ia mengatakan, Kementerian PUPR tidak bisa mengambil inisiatif mendiskon tarif jalan tol karena hal itu berkaitan dengan investasi yang dikucurkan oleh perusahaan operator jalan tol.

"Oh enggak boleh, itu investasi kan, jadi mendistorsi investasi, katanya begitu. Jadi saya tunggu saja, ngojok-ngojoki. Saya enggak akan mengajukan," ujar Basuki.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menjelaskan bahwa pemberian diskon tarif tol untuk masa mudik Lebaran ini sepenuhnya inisiatif dari badan usaha jalan tol (BUJT).

"Mereka lagi kaji, bukannya belum ada. Kita lagi nunggu inisiatif itu," kata Endra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Baca juga: Cuti Bersama Lebaran Maju, Korlantas Prediksi Kepadatan Arus Mudik Terjadi mulai 18 April

Ia mengatakan, biasanya diskon tarif tol diberikan oleh BUJT untuk ruas-ruas tol yang sedang dalam perbaikan.

Diskon diberikan sebagai kompensasi lantaran kegiatan perbaikan mengganggu kelancaran perjalanan pengguna jalan tol.

"Karena kalau enggak (didiskon) mereka diprotes, level of service-nya kurang tapi tarifnya enggak (didiskon). Daripada diprotes mending mereka menawarkan diri," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat menekan BUJT untuk memberikan diskon tarif tol selama masa mudik Lebaran 2023 karena semua keputusan menjadi wewenang BUJT.

Baca juga: Kementerian PUPR Bangun Dua Rest Area Sementara untuk Mudik Lebaran 2023

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com