Waketum PPP Sebut Tak Ada Arahan Jokowi untuk Jajaki Pembentukan Koalisi Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut, tak ada arahan dari Presiden Joko Widodo untuk membentuk koalisi besar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia menyebut, partai politik (parpol) koalisi pemerintah sudah membahas sejak lama soal wacana pembentukan koalisi besar.

Bahkan, sebelum Partai Nasdem memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

“Jauh sebelum Nasdem deklarasi Pak Anies, kita sudah sering bicara seperti ini kok dengan parpol (koalisi pemerintah),” ujar Arsul ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Baca juga: Ingin Gabung Koalisi Besar KIB-KIR, PSI Tetap Akan Dukung Ganjar Capres

Menurut dia, penjajakan koalisi besar bermula dari kesadaran parpol koalisi pemerintah untuk mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan.

Hanya saja, menurut Arsul, rencana ini baru ditunjukan pada publik karena semakin dekat dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Tapi kesadaran itu sudah ada dari awal,” ucap dia.

Namun, Arsul menduga Jokowi sudah mengetahui rencana penjajakan koalisi besar dan memberikan dukungan.

“Barang kali karena pembicaraan-pembicaraan informal itu ya kemudian sampai kepada Presiden Jokowi, barang kali Presiden Jokowi juga mengamini,” kata dia.

Baca juga: Koalisi Besar Diprediksi Alot soal Capres-Cawapres, Prabowo: Mungkin Pengamat Lebih Pintar dari Saya

Adapun penjajakan pembentukan koalisi besar tengah dilakukan oleh Koalisi Indonesia Bersatu (PPP, PAN, Golkar), dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang berisi Partai Gerindra, dan PKB.

Terbaru, PDI-P membuka kemungkinan untuk bergabung dengan koalisi tersebut.

Saat ini KIB, KIR, dan PDI-P belum mengumumkan figur capres dan cawapresnya.

Baru Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang diisi oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS yang telah mengumumkan capresnya yaitu Anies Baswedan.