Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Jokowi dan Orkestrasi Koalisi

Kompas.com - 05/04/2023, 12:49 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

"COCOK. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik.”

Kalimat tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menggelar pertemuan dengan lima ketua umum partai koalisi pendukung pemerintah di DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Pernyataan Jokowi itu disinyalir sebagai kode keras agar lima partai politik (parpol) yang hadir dalam pertemuan, yakni PAN, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Gerindra, dan Golkar membangun koalisi besar.

Baca juga: Setuju seperti Jokowi soal Koalisi Besar, PDI-P Beri Syarat

Sinyal pembentukan koalisi besar memang menguat usai lima ketua umum parpol dan Jokowi menggelar pertemuan di Kantor DPP PAN. Pertemuan itu diikuti Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Plt Ketua Umum PPP M Mardiono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Koalisi Kebangsaan

Ibarat orkestra, perkataan Jokowi itu langsung disambut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Dua pucuk pimpinan partai anggota koalisi pendukung Jokowi ini langsung berbicara soal peluang membangun koalisi bersama.

Zulkifli menyinggung soal Koalisi Kebangsaan. Sementara Prabowo menyatakan bahwa semua ketua umum parpol yang hadir di acara itu sudah ‘satu frekuensi’.

Kelima parpol yang hadir di DPP PAN tersebut sebenarnya sudah membentuk koalisi sendiri-sendiri. Golkar, PPP, dan PAN jauh-jauh hari telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sementara Gerindra dan PKB membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Meski sudah sama-sama membentuk koalisi, peluang untuk ‘kawin silang’ antara KIB dan KIR sangat memungkinkan. Pasalnya, semua parpol yang tergabung dalam KIB dan KIR adalah partai-partai anggota koalisi pendukung Jokowi.

Selain itu, kelima partai itu juga merespon positif sinyal yang dikirim Jokowi. Jika ada yang akan sedikit mengganjal, mungkin hanya soal penentuan komposisi pasangan bakal calon presiden – bakal calon wakil presiden yang akan diusung untuk bertarung.

Namun, sepertinya hal itu tidak akan jadi persoalan yang signifikan. Karena Jokowi diyakini akan bisa mengatasi.

Orkestrasi Koalisi

Jokowi mengatakan, dirinya hanya mendengarkan dan tak terlibat dalam wacana pembentukan koalisi besar itu. Namun sepertinya hal itu layak diragukan. Karena kabarnya, pertemuan itu sudah disiapkan jauh hari dan didahului dengan sejumlah pertemuan.

Prabowo yang mengatakan ‘kami sudah masuk timnya pak Jokowi’, semakin menguatkan dugaan bahwa ada peran besar yang dimainkan Jokowi di balik rencana pembentukan koalisi besar itu. Sulit untuk tidak mengaitkan Jokowi dengan wacana tersebut.

Apalagi, Jokowi juga tidak bisa dilepaskan dari pembentukan KIB dan KIR, dua koalisi yang sudah ada sebelumnya. Jokowi mengakui bahwa dia menjadi ‘mak comblang’ bagi PKB dan Gerindra dan menjembatani terbentuknya KIR.

Baca juga: Koalisi Besar Diprediksi Bakal Mentok Sepakati Cawapres

Sementara KIB yang sudah ada sebelumnya juga dicurigai sebagai ikhitiar Jokowi untuk menyiapkan sekoci bagi Ganjar Pranowo jika gubernur Jawa Tengah itu tak diusung dan didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai tempat Ganjar bernaung.

PDI-P Ditinggalkan?

Dari semua partai anggota koalisi pendukung Jokowi, hanya Partai Nasdem dan PDI-P yang tak tampak dalam pertemuan. Nasdem mengaku tak diundang dan memang ada kabar partai pimpinan Surya Paloh ini sudah mulai ditinggalkan.

Sementara PDI-P tak hadir karena ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, sedang di luar negeri. Namun, ketidakhadiran PDI-P dalam pertemuan yang digelar di DPP PAN itu tetap menyisakan pertanyaan.

Pasalnya, selain sebagai salah satu partai anggota koalisi pendukung Jokowi, PDI-P adalah penyokong utama pemerintahan.

Muncul kecurigaan, PDI-P memang sengaja ditinggalkan karena selama ini terkesan jalan sendiri. Ada juga yang memprediksi, Megawati sengaja tak mau datang ke acara tersebut karena tak mau diorkestrasi dan diintervensi Jokowi.

Namun, bisa jadi Jokowi memang sengaja mendorong PDI-P untuk membangun koalisi atau maju sendiri di Pilpres 2024. Dengan begitu, Jokowi memiliki lebih dari satu opsi terkait pasangan bacapres-bacawapres di Pilpres 2024.

Seperti pemeo lama, jangan menaruh telur di satu keranjang yang sama. Benarkah Jokowi sedang mendorong koalisi besar dengan mengusung Prabowo Subianto menjadi bacapresnya?

Lalu bagaimana nasib Ganjar? Benarkah Jokowi sudah tak lagi mendukungnya setelah dia ikut-ikutan menolak Timnas Israel bermain di Indonesia?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, di Kompas TV pada Rabu (5/4/2023) mulai pukul 20.30 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com