Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Jokowi dan Orkestrasi Koalisi

Kompas.com - 05/04/2023, 12:49 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

"COCOK. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik.”

Kalimat tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menggelar pertemuan dengan lima ketua umum partai koalisi pendukung pemerintah di DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Pernyataan Jokowi itu disinyalir sebagai kode keras agar lima partai politik (parpol) yang hadir dalam pertemuan, yakni PAN, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Gerindra, dan Golkar membangun koalisi besar.

Baca juga: Setuju seperti Jokowi soal Koalisi Besar, PDI-P Beri Syarat

Sinyal pembentukan koalisi besar memang menguat usai lima ketua umum parpol dan Jokowi menggelar pertemuan di Kantor DPP PAN. Pertemuan itu diikuti Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Plt Ketua Umum PPP M Mardiono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Koalisi Kebangsaan

Ibarat orkestra, perkataan Jokowi itu langsung disambut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Dua pucuk pimpinan partai anggota koalisi pendukung Jokowi ini langsung berbicara soal peluang membangun koalisi bersama.

Zulkifli menyinggung soal Koalisi Kebangsaan. Sementara Prabowo menyatakan bahwa semua ketua umum parpol yang hadir di acara itu sudah ‘satu frekuensi’.

Kelima parpol yang hadir di DPP PAN tersebut sebenarnya sudah membentuk koalisi sendiri-sendiri. Golkar, PPP, dan PAN jauh-jauh hari telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sementara Gerindra dan PKB membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Meski sudah sama-sama membentuk koalisi, peluang untuk ‘kawin silang’ antara KIB dan KIR sangat memungkinkan. Pasalnya, semua parpol yang tergabung dalam KIB dan KIR adalah partai-partai anggota koalisi pendukung Jokowi.

Selain itu, kelima partai itu juga merespon positif sinyal yang dikirim Jokowi. Jika ada yang akan sedikit mengganjal, mungkin hanya soal penentuan komposisi pasangan bakal calon presiden – bakal calon wakil presiden yang akan diusung untuk bertarung.

Namun, sepertinya hal itu tidak akan jadi persoalan yang signifikan. Karena Jokowi diyakini akan bisa mengatasi.

Orkestrasi Koalisi

Jokowi mengatakan, dirinya hanya mendengarkan dan tak terlibat dalam wacana pembentukan koalisi besar itu. Namun sepertinya hal itu layak diragukan. Karena kabarnya, pertemuan itu sudah disiapkan jauh hari dan didahului dengan sejumlah pertemuan.

Prabowo yang mengatakan ‘kami sudah masuk timnya pak Jokowi’, semakin menguatkan dugaan bahwa ada peran besar yang dimainkan Jokowi di balik rencana pembentukan koalisi besar itu. Sulit untuk tidak mengaitkan Jokowi dengan wacana tersebut.

Apalagi, Jokowi juga tidak bisa dilepaskan dari pembentukan KIB dan KIR, dua koalisi yang sudah ada sebelumnya. Jokowi mengakui bahwa dia menjadi ‘mak comblang’ bagi PKB dan Gerindra dan menjembatani terbentuknya KIR.

Baca juga: Koalisi Besar Diprediksi Bakal Mentok Sepakati Cawapres

Sementara KIB yang sudah ada sebelumnya juga dicurigai sebagai ikhitiar Jokowi untuk menyiapkan sekoci bagi Ganjar Pranowo jika gubernur Jawa Tengah itu tak diusung dan didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai tempat Ganjar bernaung.

PDI-P Ditinggalkan?

Dari semua partai anggota koalisi pendukung Jokowi, hanya Partai Nasdem dan PDI-P yang tak tampak dalam pertemuan. Nasdem mengaku tak diundang dan memang ada kabar partai pimpinan Surya Paloh ini sudah mulai ditinggalkan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com