Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Besar Mungkin Terwujud, tapi Butuh Kerelaan Airlangga dan Cak Imin Tak Jadi Capres-Cawapres

Kompas.com - 05/04/2023, 10:02 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, menilai, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sangat mungkin melebur membentuk koalisi besar pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Namun demikian, wacana penyatuan dua poros politik itu diprediksi terganjal kesepakatan nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Menyatukan dua koalisi artinya merombak ulang siapa yang dimajukan capres dan siapa cawapres yang disandingkan," kata Ari kepada Kompas.com, Rabu (5/3/2023).

Baca juga: Setuju seperti Jokowi soal Koalisi Besar, PDI-P Beri Syarat

Bagaimana tidak, internal masing-masing koalisi pun hingga kini belum bersepakat soal kandidat capres-cawapres.

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bentukan Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya. Gerindra ngotot mencapreskan ketua umumnya, Prabowo Subianto, dan masih tanda tanya soal cawapres.

PKB tak mau kalah, ingin mengajukan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, jadi calon RI-1, atau minimal calon wakil presiden.

Sementara, di internal Koalisi Indonesia Bersatu besutan besutan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar bersikukuh menjagokan sang ketua umum, Airlangga Hartarto, jadi capres.

Baca juga: Menguatnya Sinyal Pembentukan Koalisi Besar di Tengah Ketidakhadiran Megawati dan Surya Paloh

Di sisi lain, PAN dan PPP justru menyiratkan keinginan mengusung kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, maju ke gelanggang pencapresan.

“Masing-masing koalisi itu pun keropos karena keinginan Cak Imin yang ngebet jadi cawapres atau Airlangga Hartarto yang niat jadi capres yang masing-masing mengganggu kesolidan,” ujar Ari.

Melihat elektoral tokoh-tokoh di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya maupun Koalisi Indonesia Bersatu, Ari menilai, justru Prabowo yang paling memungkinkan jadi capres.

Sebab, dari sejumlah nama, elektabilitas Menteri Pertahanan itu yang paling mumpuni. Menurut survei sejumlah lembaga, tingkat elektoral Prabowo berada di tiga besar, satu peringkat di bawah Ganjar Pranowo dan bersaing dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: PAN Singgung Koalisi Kebangsaan di Acara Silaturahmi Presiden Joko Widodo dan Pimpinan Parpol

Sementara, menurut Ari, kursi cawapres idealnya diisi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mewakili unsur PKB, atau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mewakili Golkar. Elektabilitas keduanya di klasemen cawapres terbilang tinggi.

“Komposisi ideal itu tentu dengan catatan asal ada kelegowoan dari Cak Imin dan Airlangga,” katanya.

Lebih lanjut, Ari menilai, wacana pembentukan koalisi besar sedianya bertujuan untuk mencari potensi kemenangan yang lebih tinggi.

Mungkin pula, regrouping dimaksudkan untuk mengunci calon lain agar tak bisa maju di gelanggang Pilpres 2024 karena semakin sedikitnya peluang parpol bisa mengajukan calon.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com