Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ingin Literasi Masyarakat soal Ekonomi Syariah Ditingkatkan

Kompas.com - 03/04/2023, 20:14 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menginginkan literasi masyarakat terkait ekonomi dan keuangan syariah bertumbuh lebih baik sehingga membangkitkan pelaku usaha syariah.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat membuka acara Jateng Halal Fair 2023 sekaligus mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jawa Tengah di Semarang, Senin (3/2/2023).

"Melalui acara ini kiranya tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah bertumbuh lebih baik lagi, sekaligus mampu mendorong bangkitnya pelaku usaha ekonomi dan keuangan syariah," kata Ma'ruf Amin dikutip dari siaran pers, Senin.

Ma'ruf Amin menilai perlu kerja keras untuk meningkatkan literasi masyarakat, baik melalui edukasi, akademik, sosialisasi, dan kolaborasi berbagai pihak.

Baca juga: Kunker ke Jawa Tengah, Wapres Akan Resmikan Halal Fair dan Tinjau Penanganan Stunting

Mengutip survei Bank Indonesia tahun 2022, Ma'ruf menyebutkan bahwa indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah nasional baru mencapai 23,3 persen.

Padahal, menurutnya, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat global.

"Potensi dan perkembangan ini perlu terus dikomunikasikan sehingga menjadikan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif menjadi bagian dari kegiatan kesehariannya," ujar Ma'ruf.

Di sisi lain, ia berharap KDEKS Jawa Tengah dapat mengakselerasi program-program ekonomi dan keuangan syariah demi mencapai visi menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka.

"KDEKS diharapkan mampu menjalin koordinasi dan kolaborasi strategis dengan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, utamanya dalam menggali dan mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Tengah," kata Ma'ruf.

Ma'ruf Amin mengatakan, Jawa Tengah memiliki potensi ekonomi dan keuangan syariah yang cukup besar, yakni dengan adanya unit usaha syariah di BPD Jawa Tengah serta penerbitan sukuk daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Targetkan Indonesia Jadi Pusat Produksi Halal Nomor 1 di Dunia Tahun 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com