Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Tak Ikut Silaturahmi Ketum Parpol Bareng Jokowi, "Reshuffle" Kian Dekat?

Kompas.com - 03/04/2023, 04:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintah baru-baru ini dinilai sebagai bentuk konsolidasi sebelum kepala negara me-reshuffle atau merombak Kabinet Indonesia Maju.

Dalam pertemuan itu, hadir Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Golkar, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ketum Partai Amanat Nasional (PAN), dan Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak hadir karena sedang berada di luar negeri. Sedangkan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh tak diundang dalam acara tersebut.

"Pertemuan ini juga bisa dilihat sebagai bentuk konsolidasi sebelum Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro kepada Kompas.com, Senin (3/4/2023).

Baca juga: Tak Diundang PAN di Silaturahmi Parpol Bersama Jokowi, Nasdem: Kami Ada Koalisi Sendiri

Memang, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyatakan akan segera melakukan reshuffle untuk menunjuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) baru buat menggantikan Zainudin Amali yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Namun, menurut Bawono, tak menutup kemungkinan reshuffle sekaligus merombak menteri-menteri Nasdem.

Sebab, sebagaimana diketahui, hubungan Jokowi dengan Nasdem kian merenggang setelah partai pimpinan Surya Paloh itu mendeklarasikan dukungan buat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Tak hanya itu, Nasdem juga berkoalisi dengan dua partai oposisi, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk pemilu mendatang.

Baca juga: PDI-P dan Nasdem Tak Ikut Silaturahmi Ketum Parpol Bareng Jokowi, Zulhas: Mbak Mega dan Bang Surya ke Luar Negeri

"Bukan rahasia lagi apabila selama beberapa bulan terakhir ini relasi politik antara Presiden Joko Widodo dan Partai Nasdem memburuk karena ketidaksukaan Presiden terhadap keputusan politik Nasdem berkoalisi dengan dua partai oposisi untuk mengusung Anies baswedan pada pemilihan presiden mendatang," ujar Bawono.

Sejak deklarasi pencapresan Anies, desas-desus pencopotan menteri-menteri Nasdem pun berulang kali berembus.

Meski begitu, hingga kini tiga menteri Nasdem masih bercokol di Kabinet Indonesia Maju yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Bukan tidak mungkin reshuffle nanti juga akan dilakukan terhadap satu atau dua orang menteri dari Partai Nasdem," tutur Bawono.

Sebagaimana diketahui, para ketua umum partai politik pendukung pemerintah bertemu dengan Presiden Jokowi dalam acara "Silaturahmi Ramadhan bersama Presiden RI" yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Dalam acara yang diinisiasi oleh PAN itu, Partai Nasdem tak diundang. Sehingga, kegiatan tersebut hanya dihadiri oleh lima ketua umum partai politik.

Sedianya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri turut diundang, namun tak hadir karena sedang berada di luar negeri.

Nasdem sendiri tak mempersoalkan partainya yang tak diundang di acara tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku, pihaknya tak punya masalah apa pun dengan parpol pendukung pemerintah lain.

"Ya biasa saja, namanya tidak diundang, kan haknya shahibul bait (tuan rumah),” kata Ali saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu (2/4/2023).

Baca juga: Ketum PAN Sebut Elektabilitas Prabowo Naik karena Jokowi

Ali menduga, pertemuan itu merupakan momentum konsolidasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sebab, sejumlah partai yang hadir merupakan anggota poros politik tersebut yakni Golkar, PAN, dan PPP.

Sementara, Nasdem sendiri sudah membangun koalisi lain bersama Demokrat dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan.

“Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri dianggap sudah memiliki calon presiden sehingga kalau dia bentuk koalisi besar berarti Nasdem enggak perlu diundang kan,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com