Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kala Presiden Jokowi Bertemu Puan Maharani Setelah Megawati, Bicara soal Pemilu 2024

Kompas.com - 25/03/2023, 10:00 WIB
Fika Nurul Ulya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diketahui bertemu dengan anak Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Puan Maharani, di Istana, pada Jumat (24/3/2023).

Pertemuan terjadi setelah sang ibu sekaligus Ketum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menemui Jokowi beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada Sabtu pekan lalu.

Pertemuan ini dibenarkan oleh Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto ketika diminta konfirmasi. Ia pun mengirimkan sebuah foto yang menunjukkan pertemuan kedua tokoh tersebut.

Kendati begitu, ia tidak memerinci lebih jauh apa saja yang dibahas oleh keduanya.

"Kalau bertemu, iya benar. Kalau yang dibicarakan apa, silakan tanya ke Mbak Puan," kata Utut saat dikonfirmasi.

Baca juga: Puan dan Jokowi Bertemu, Sekjen PDI-P: Pastikan Pemilu 2024 Terlaksana Tepat Waktu

Bahas apa saja?

Pembahasan antara Jokowi dan Puan Maharani kemudian diungkapkan sendiri oleh Puan. Ia mengatakan, pertemuan itu membicarakan banyak topik dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI dan Ketua DPP PDI-P.

Sebagai Ketua DPR, kata Puan, ia terus mendorong kerja sama antarkedua lembaga, yakni legislatif dan eksekutif, yang dinilainya sangat penting.

Kerja sama ini tidak hanya terkait pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga di dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, seperti persiapan Pemilu 2024.

Termasuk beberapa rencana UU yang penting untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah, serta mengenai desain masa depan.

Sedangkan sebagai Ketua DPP PDI-P, ia menyampaikan sejumlah hal penting dan strategis terkait dengan pemenangan Pemilu 2024, dan bagaimana merespons dinamika politik saat ini, termasuk gambaran kerja sama partai politik.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Puan Bahas Legislasi hingga Kerja Sama Politik PDI-P

“Bagaimana kami sesama kader PDI Perjuangan mengatasi berbagai persoalan di masyarakat melalui desain keputusan politik,” tutur mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini.

Pemilu tepat waktu

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutkan, pertemuan keduanya antara lain membahas pelaksanaan Pemilu 2024. Puan dan Jokowi ingin memastikan bahwa Pemilu 2024 tetap berjalan.

Menurut Hasto, Puan dan Jokowi sama-sama merupakan kader PDI-P. Oleh karena itu, tak dimungkiri bahwa pertemuan itu juga membahas kerja sama politik partai banteng untuk Pemilu 2024.

"Pembahasan juga memastikan bagaimana Pemilu dapat dilaksanakan tepat waktu, aman, lancar, demokratis, dan damai untuk bangsa dan negara," kata Hasto.

Baca juga: Pertemuan Serba 2 Puan Maharani dan Jokowi di Istana...

Lebih lanjut, Hasto menyebutkan, Puan dan Jokowi sama-sama seorang pemimpin meski berbeda bidang, yakni legislatif dan eksekutif.

Kendati demikian, kedua tokoh memiliki keinginan yang sama, yakni mengupayakan percepatan kesejahteraan rakyat.

"Kedua pemimpin juga membahas upaya mempercepat kesejahteraan rakyat, mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan melalui desain keputusan politik mengingat kedua pemimpin sama-sama kader PDI Perjuangan," jelas Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com