Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/03/2023, 21:33 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menyindir FIFA yang memegang prinsip 'tidak diskriminatif'.

Sebab, FIFA justru mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U-20, alih-alih mencoret Timnas Israel. Menurutnya, FIFA kerap mencampuradukan sepak bola dengan politik.

“Keputusan FIFA yang malah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah, sangat mengecewakan. Termasuk bagi PKS dan pihak-pihak lain yang mengkritisi FIFA secara konstruktif, tentu hal itu juga sangat mengecewakan bagi pencinta sepak bola di Indonesia. Keputusan FIFA yang terkesan terburu-buru itu tidak sesuai dengan prinsip 'tidak diskriminatif' yang konon menjadi pegangan FIFA," ujar HNW saat dimintai konfirmasi, Jumat (30/3/2023).

Baca juga: Apa Kata Media Israel soal Indonesia Dicoret Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20?

"Karena sebelumnya FIFA sudah menggugurkan pameo 'jangan campur adukkan olahraga/sepakbola dengan politik'. Karena FIFA (dan UEFA) sudah mencampuradukkan sepakbola dengan politik, seperti fakta FIFA sudah melarang Rusia bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022, bahkan untuk Final Euro 2022 UEFA mencoret kesebelasan perempuan Rusia dan menggantinya dengan Portugal, karena alasan politis invansi Rusia atas Ukraina,” sambungnya.

Menurut HNW, apa yang Israel lakukan terhadap Palestina justru lebih parah. Di mana mereka terus menjajah Palestina sejak lama.

Namun, bukannya mencoret Israel seperti yang dilakukan terhadap Rusia pada Piala Dunia lalu, FIFA malah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah.

HNW menilai Indonesia adalah negara yang ingin agar FIFA konsisten terhadap sikap tidak diskriminasinya.

Baca juga: Pengamat: Kecil Kemungkinan Jokowi Menghukum Ganjar soal Piala Dunia U20, jika...

Padahal, kata dia, ketika FIFA bisa mengabulkan permintaan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, mestinya FIFA juga bisa menghormati sikap Indonesia.

"Karena sebelum FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah, pastinya FIFA tahu sikap Indonesia yang memiliki sejarah menolak Israel berdasarkan konstitusi dan aturan hukum. Demikian juga Israel sebelum mengikuti fase menuju final, mestinya tahu bahwa tuan rumah final nanti adalah Indonesia negeri yang punya sejarah panjang menolak penjajahan Israel," tutur HNW.

HNW menekankan, diskriminasi FIFA dan radikalisme Israel baru saja menjatuhkan korban, yakni Indonesia harus dicoret FIFA sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20.

Berdasarkan pandangan HNW, FIFA terkesan ingin mencari ‘aman’ dalam rilis resminya, dengan tidak eksplisit menyebutkan alasan adanya penolakan Israel sebagai dasar pencabutan status tuan rumah Indonesia.

Di rilis tersebut, FIFA hanya menyebut adanya ‘situasi yang terjadi saat ini’.

Baca juga: Ganjar dan PDI-P Bisa Dihukum Pemilih Muda Buntut Piala Dunia U-20 Batal

Hanya saja, frase ‘situasi yang terjadi saat ini’ memang multitafsir, bisa berupa penolakan, tragedi Kanjuruhan maupun yang lainnya.

Dia menduga FIFA ingin menghindar dari penyebutan fakta adanya penolakan yang meluas terhadap keikutsertaan tim Israel.

"Karena kalau alasan penolakan meluas atas keikutsertaan Israel secara tersurat disebutkan, maka sudah sangat jelas terjadinya diskriminasi yang dipraktekkan FIFA saat menyikapi Israel dan negara lain yang berperilaku serupa. Ini tentu melanggar Pasal 3 Statuta FIFA yang memuat asas 'non diskriminasi'," jelasnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com