Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/03/2023, 17:17 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia dinilai kemungkinan bakal membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat "hukuman" menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hukuman yang dimaksud adalah peluang kelompok pemilih muda yang menjauh karena kecewa dengan sikap Ganjar dan PDI-P yang dianggap turut andil dalam pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U-20.

Bahkan elektabilitas Ganjar dan PDI-P yang saat ini menurut sejumlah lembaga survei berada di posisi puncak kemungkinan bisa bergeser.

"Memang ini mungkin saja jadi momen game changer. Namun, seberapa besar peluang game changer itu belum terlihat," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (31/3/2023).

Baca juga: Jokowi Akan Bertemu Skuad Timnas U-20 dalam Waktu Dekat

Menurut Bawono, buat mengukur dampak pembatalan Piala Dunia U-20 terhadap elektabilitas Ganjar dan PDI-P bakal dilakukan melalui survei.

"Tapi kemungkinan besar pasti ada dampaknya secara politis. Kan damage has been done," ucap Bawono.

Lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Bawono mengatakan, dari hasil jajak pendapat sebenarnya sikap pemilih Presiden Joko Widodo dan PDI-P tidak terlalu mempermasalahkan jika Israel turut bertanding dalam kompetisi itu.

Apalagi, kata Bawono, kekisruhan akibat penolakan kehadiran timnas Israel yang membuat Indonesia dicopot sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 dilihat oleh calon pemilih muda.

Baca juga: Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, AHY: Itu Uang Rakyat!

Bawono menilai PDI-P dan Ganjar tidak bisa meremehkan potensi para pemilih muda yang bisa saja kecewa akibat sikap mereka yang akhirnya membuat kompetisi itu batal digelar di Indonesia.

"Yang menjadi korban kan timnas Indonesia. Mereka itu kan juga merupakan pemilih pemula, pemilih muda. Dan ada kemungkinan isu ini bisa berlangsung lama. Belum lagi kalau PSSI mendapat sanksi dari FIFA," ucap Bawono.

"Jangan lupa, pemilih muda di Pemilu 2024 yang berusia 18-35 tahun itu mencapai 55 sampai 60 persen. Kalau mereka bersimpati dengan apa yang dialami timnas saat ini kemungkinan akan jadi game changer. Kalau mereka prihatin dengan kondisi timnas, kemungkinan bisa habis Ganjar dan PDI-P," papar Bawono.

Baca juga: AHY Sesalkan Indonesia Batal Selenggarakan Piala Dunia U-20: Dampaknya pada Nama Baik Negara

Diberitakan sebelumnya, FIFA resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 yang sedianya digelar pada Mei 2023.

Pencopotan Indonesia dilakukan diduga karena polemik penolakan kehadiran tim sepak bola nasional Israel yang lolos sebagai salah satu peserta Piala Dunia U-20 2023.

Sejumlah politikus PDI-P juga menyuarakan penolakan terhadap kehadiran timnas Israel dengan beragam alasan. Mulai dari garis politik luar negeri Indonesia yang tidak mengakui Israel hingga amanat antipenjajahan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Keputusan itu diambil setelah Presiden FIFA Gianni Infantino mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir.

Baca juga: Presiden FIFA Kirim Surat Khusus ke Jokowi Usai Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Dalam pernyataan resminya, FIFA akan segera mengumumkan negara pengganti tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

FIFA juga menyatakan bahwa PSSI bisa dijatuhi sanksi menyusul keputusan ini.

"Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023," tulis pernyataan FIFA pada Rabu (29/3/2023).

"Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya," kata FIFA lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com