Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Sindir Prinsip "Tidak Diskriminatif" FIFA, Coret Rusia dari Piala Dunia tapi Israel Tidak

Kompas.com - 31/03/2023, 21:33 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menyindir FIFA yang memegang prinsip 'tidak diskriminatif'.

Sebab, FIFA justru mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U-20, alih-alih mencoret Timnas Israel. Menurutnya, FIFA kerap mencampuradukan sepak bola dengan politik.

“Keputusan FIFA yang malah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah, sangat mengecewakan. Termasuk bagi PKS dan pihak-pihak lain yang mengkritisi FIFA secara konstruktif, tentu hal itu juga sangat mengecewakan bagi pencinta sepak bola di Indonesia. Keputusan FIFA yang terkesan terburu-buru itu tidak sesuai dengan prinsip 'tidak diskriminatif' yang konon menjadi pegangan FIFA," ujar HNW saat dimintai konfirmasi, Jumat (30/3/2023).

Baca juga: Apa Kata Media Israel soal Indonesia Dicoret Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20?

"Karena sebelumnya FIFA sudah menggugurkan pameo 'jangan campur adukkan olahraga/sepakbola dengan politik'. Karena FIFA (dan UEFA) sudah mencampuradukkan sepakbola dengan politik, seperti fakta FIFA sudah melarang Rusia bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022, bahkan untuk Final Euro 2022 UEFA mencoret kesebelasan perempuan Rusia dan menggantinya dengan Portugal, karena alasan politis invansi Rusia atas Ukraina,” sambungnya.

Menurut HNW, apa yang Israel lakukan terhadap Palestina justru lebih parah. Di mana mereka terus menjajah Palestina sejak lama.

Namun, bukannya mencoret Israel seperti yang dilakukan terhadap Rusia pada Piala Dunia lalu, FIFA malah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah.

HNW menilai Indonesia adalah negara yang ingin agar FIFA konsisten terhadap sikap tidak diskriminasinya.

Baca juga: Pengamat: Kecil Kemungkinan Jokowi Menghukum Ganjar soal Piala Dunia U20, jika...

Padahal, kata dia, ketika FIFA bisa mengabulkan permintaan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, mestinya FIFA juga bisa menghormati sikap Indonesia.

"Karena sebelum FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah, pastinya FIFA tahu sikap Indonesia yang memiliki sejarah menolak Israel berdasarkan konstitusi dan aturan hukum. Demikian juga Israel sebelum mengikuti fase menuju final, mestinya tahu bahwa tuan rumah final nanti adalah Indonesia negeri yang punya sejarah panjang menolak penjajahan Israel," tutur HNW.

HNW menekankan, diskriminasi FIFA dan radikalisme Israel baru saja menjatuhkan korban, yakni Indonesia harus dicoret FIFA sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20.

Berdasarkan pandangan HNW, FIFA terkesan ingin mencari ‘aman’ dalam rilis resminya, dengan tidak eksplisit menyebutkan alasan adanya penolakan Israel sebagai dasar pencabutan status tuan rumah Indonesia.

Di rilis tersebut, FIFA hanya menyebut adanya ‘situasi yang terjadi saat ini’.

Baca juga: Ganjar dan PDI-P Bisa Dihukum Pemilih Muda Buntut Piala Dunia U-20 Batal

Hanya saja, frase ‘situasi yang terjadi saat ini’ memang multitafsir, bisa berupa penolakan, tragedi Kanjuruhan maupun yang lainnya.

Dia menduga FIFA ingin menghindar dari penyebutan fakta adanya penolakan yang meluas terhadap keikutsertaan tim Israel.

"Karena kalau alasan penolakan meluas atas keikutsertaan Israel secara tersurat disebutkan, maka sudah sangat jelas terjadinya diskriminasi yang dipraktekkan FIFA saat menyikapi Israel dan negara lain yang berperilaku serupa. Ini tentu melanggar Pasal 3 Statuta FIFA yang memuat asas 'non diskriminasi'," jelasnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com