PDI-P yang Tolak Israel dan Kini Turut Bersedih Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi sorotan setelah sejumlah politisinya menolak tim nasional (timnas) sepak bola Israel bertanding di Indonesia dalam ajang Piala Dunia U-20.

Penyampaian penolakan itu mulanya diucapkan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, yang disambung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Disusul Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto beserta jajaran PDI-P lainnya. 

Namun demikian, sikap penolakan terhadap timnas Israel itu justru berujung menjadi langkah FIFA mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Baca juga: Sekjen PDI-P Minta Masyarakat Tak Khawatir soal Sanksi FIFA

Meski dalam pernyataannya, FIFA menyinggung ihwal peristiwa Kanjuruhan yang memakan 135 nyawa, akan tetapi sikap penolakan timnas Israel kuat dugaan menjadi faktor batalnya Indonesia sebagai tuan rumah.

Respons PDI-P soal keputusan FIFA itu pun menjadi yang disorot banyak pihak yang terlanjur kecewa.

PDI-P bersedih

Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya menyayangkan dan bersedih karena FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Sebab, PDI-P tidak pernah menolak penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia.

"Apa yang kami sampaikan adalah hal yang fundamental guna menyuarakan kemanusiaan dalam hubungan antarbangsa dengan menolak kehadiran Israel serta potensi kerentanan sosial dan politik yang akan ditimbulkan oleh kehadiran Timnas Israel," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (30/3/2023).

Baca juga: Jokowi Minta Jangan Campur Adukkan Politik dengan Olahraga, PDI-P: Kita Sependapat

Hasto mengatakan, sikap yang diambil PDI-P itu bukan tiba-tiba. Sebab, pencoretan timnas seperti ini pernah terjadi ketika Rusia dicoret dalam Piala Dunia Qatar akibat konflik dengan Ukraina.

"Sikap kami ini sama dengan FIFA ketika mencoret Rusia dari babak playoff Piala Dunia, jadi ada presedennya," imbuh Hasto.

Hasto menegaskan, PDI-P memiliki landasan kuat menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia jika digelar di Indonesia. Sebab, hal itu merujuk konstitusi dan juga sejarah Indonesia.

"Suara menolak kehadiran Israel adalah suara kemanusiaan, bukan kehendak politis. Kesadaran sejarah juga harus terus diperkuat," tutur dia.

"Untuk diingat, Stadion Gelora Bung Karno (GBK) lahir sebagai penolakan terhadap Israel," sambung Hasto.

Ia menyatakan, partainya sudah berkomunikasi dengan pemerintah sejak Israel dinyatakan lolos menjadi peserta Piala Dunia U-20 oleh FIFA. PDI-P melihat adanya potensi kerentanan politik dan sosial jika Israel tetap bertanding di Indonesia.

"Sejak bulan Agustus 2022, kami bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) dan beberapa bulan kemudian dengan Menteri Sekretaris Negara (Pratikno)," beber Hasto.

"Sikap kami muncul setelah Israel dipastikan lolos kualifikasi," kata dia lagi.

Baca juga: Hasto Tegaskan Sikap PDI-P Menolak Kehadiran Timnas Israel Tak Ada Kaitannya dengan Elektoral

Hasto juga mengaku tak mempersoalkan apabila sikap penolakan terhadap timnas Israel yang berujung pada pencopotan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 bakal menurunkan elektabilitas PDI-P menghadapi Pemilu 2024. Hasto menganggap naik turunnya tingkat elektabilitas sebagai hal biasa.

"Dalam konteks dinamika elektoral itu kan naik dan turun. Ada kalanya turun, ada kalanya naik," kata Hasto.

Hasto pun mengingatkan sejarah bahwa tanpa penolakan terhadap Israel, kompleks GBK tidak akan pernah berdiri.

"Tanpa sikap penolakan terhadap Israel tidak akan pernah lahir kompleks GBK, yang mencerminkan semangat kita untuk membangun supremasi di dunia olahraga," kata dia lagi.

Di sisi lain, ia juga tak khawatir sikap penolakan ini berimbas pada turunnya elektabilitas Ganjar Pranowo. Adapun Ganjar merupakan kader PDI-P yang kerap berada di puncak survei sejumlah lembaga.

"Bahwa itu mengandung suatu konsekuensi atas sikap kader PDI-P ya itu harus kami terima," imbuhnya.

Bantah beda sikap dengan presiden

Hasto menegaskan, PDI-P tak berbeda sikap dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Piala Dunia U-20. Terkhusus, soal pandangan Kepala Negara agar jangan mencampuradukkan politik dengan olahraga.

"Tidak berbeda (pandangan). Itu jelas Pak Jokowi, jangan campurkan olahraga dengan politik. Jangan pasang bendera partai di stadion-stadion yang ada pertandingan FIFA," kata Hasto.

"Jangan bawa politik praktis. Maksudnya seperti itu, kita sependapat," tambahnya.

Baca juga: Piala Dunia U-20 Batal Digelar, Sekjen PDI-P Sedih dan Bantah Ada Agenda Politik

Hasto pun mendukung konsistensi Presiden Jokowi terkait pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Menurut Hasto, Jokowi sudah menjalankan tugasnya untuk konsisten menyampaikan sikap negara kepada khalayak internasional dan tidak pernah menolak menyelenggarakan Piala Dunia U-20.

"Kami dukung konsistensi Pak Jokowi, maka kita tidak pernah menolak U-20," tegas Hasto.

Masyarakat tak perlu khawatir

Masih dari Hasto, ia meminta semua pihak untuk tidak khawatir bahwa Indonesia bakal menerima sanksi dari FIFA setelah keputusan mencabut status tuan rumah Piala Dunia U-20.

Dia meyakini, pemerintah dan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) bakal mengupayakan yang terbaik untuk sepak bola Tanah Air terkait hal ini.

"Kami percaya bahwa Bapak Presiden Jokowi, Ketum PSSI yang baru Bapak Erick Thohir akan terus melakukan upaya-upaya terbaiknya," kata Hasto.

"Jangan kemudian kita dibebani dengan berbagai bayang-bayang akan menerima sanksi," lanjut dia.

Baca juga: Indonesia Batal Gelar Piala Dunia U20, Jokowi Beri Tugas Khusus untuk Ketum PSSI

Kendati demikian, Hasto mengatakan, keputusan FIFA merupakan hal yang berat bagi Timnas Indonesia U-20. Pasalnya, mereka sudah berlatih untuk berlaga pada ajang Piala Dunia U-20.

"Tetapi, tidak akan ada pemain yang hebat tanpa gemblengan lahir batin. Kami percaya apa yang terjadi justru akan menggembleng tim nasional kita," nilai Hasto.