Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Jangan Campur Adukkan Politik dengan Olahraga, PDI-P: Kita Sependapat

Kompas.com - 31/03/2023, 05:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut bahwa partainya sependapat dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal jangan campur adukkan politik dengan olahraga.

"Tidak berbeda (pandangan). Itu jelas Pak Jokowi, jangan campurkan olahraga dengan politik. Jangan pasang bendera partai di stadion-stadion yang ada pertandingan FIFA," kata Hasto di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (30/3/2023).

"Jangan bawa politik praktis. Maksudnya seperti itu, kita sependapat," tambahnya.

Baca juga: Sikap Kukuh Ganjar-Koster Tolak Israel dan Kekecewaan Jokowi Piala Dunia U-20 Batal di Indonesia

Kemudian, Hasto pun mendukung konsistensi Presiden Jokowi terkait pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Menurut Hasto, Jokowi sebagai Kepala Negara juga sudah menjalankan tugasnya untuk konsisten menyampaikan sikap negara kepada khalayak internasional dan tidak pernah menolak menyelenggarakan Piala Dunia U-20.

"Kami dukung konsistensi Pak Jokowi, maka kita tidak pernah menolak U-20," tegas Hasto.

Akan tetapi, PDI-P mendorong pemerintah melakukan lobi kepada FIFA agar menerapkan standar yang sama terhadap tim nasional (timnas) Israel, seperti mereka mencoret timnas Rusia pada Piala Dunia di Qatar.

FIFA mencoret Rusia sebagai peserta Piala Dunia dengan alasan kemanusiaan dan hukum internasional akibat konflik perang dengan Ukraina. Oleh karena itu, PDI-P berharap FIFA juga mencoret Timnas Israel untuk berlaga pada Piala Dunia U-20 dengan alasan berkonflik dengan Palestina.

"Sekiranya itu terjadi, kita akan menjadi tuan rumah yang paling baik di dunia dan itu juga akan dipastikan oleh PDI-P," tutur Hasto.

Baca juga: Batal Gelar Piala Dunia U20, Wapres: Tidak Berarti Sepak Bola RI Kiamat

Diberitakan sebelumnya, sesaat sebelum FIFA mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, Presiden Jokowi meminta persoalan olahraga sebaiknya tidak dicampuradukkan dengan politik.

"Dalam urusan Piala Dunia U-20 kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya," ujar Jokowi dalam keterangan pers secara daring pada Selasa (28/3/2023).

"Jadi jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan urusan politik," tegasnya.

Namun demikian, keesokan harinya, FIFA resmi mencopot status tuan rumah untuk Indonesia.

Keputusan itu diambil FIFA setelah Presiden Gianni Infantino mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Dalam pernyataan resminya, FIFA akan segera mengumumkan negara pengganti tuan rumah Piala Dunia U20 2023.

FIFA juga menyatakan bahwa PSSI bisa dijatuhi sanksi menyusul keputusan ini.

Baca juga: Presiden FIFA Beri Sinyal Kuat Argentina Gantikan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20 2023

"Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023," tulis pernyataan FIFA pada Rabu (29/3/2023).

"Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah," imbuh pernyataan tersebut.

"Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya," sambung FIFA.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Nasional
Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Nasional
Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Nasional
Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Nasional
PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

Nasional
Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Nasional
Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Nasional
Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Nasional
Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Nasional
Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com