Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/03/2023, 17:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto membantah, partainya menolak kehadiran Timnas Israel untuk mengikuti Piala Dunia U-20 demi mendulang elektoral.

Menurutnya, penolakan itu disuarakan demi menegakkan konstitusi, sejarah, dan kemanusiaan pergaulan antarbangsa.

"Bahwa sikap PDI Perjuangan tidak terkait dengan politik elektoral," kata Hasto dalam keterangannya menanggapi putusan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara, Kamis (30/3/2023).

Disinyalir, pembatalan tersebut salah satunya akibat berbagai penolakan atas rencana kehadiran Timnas Israel berlaga di Indonesia.

Baca juga: Soal Batalnya Indonesia Gelar Piala Dunia U-20, Ganjar Kecewa, Koster: Ini Jadi Pelajaran Penting

Hasto menambahkan, apa yang sedang ditunjukkan PDI-P adalah menunjukkan sebuah konsistensi sikap atas sejarah bangsa serta menjaga konstitusi.

Konstitusi yang dimaksud ialah menolak penjajahan di atas dunia yang masih dilakukan Israel terhadap Palestina.

"Konsisten bersikap dan selalu dalam bingkai Konstitusi RI. Contohnya, termasuk saat menolak perpanjangan masa periode presiden," ujar Hasto.

"Jadi, perlu ditegaskan sikap PDI Perjuangan dalam menolak Israel tidak ada kaitan bahkan hitung-hitungan dengan elektoral," sambungnya.

Baca juga: Puji Sikap Gibran soal Piala Dunia U-20, Viktor Laiskodat: Seharusnya Semua Senior Seperti Gibran

Lebih lanjut, ia menyadari adanya kekecewaan khususnya pemain dan ofisial Timnas Indonesia U-20 atas pembatalan digelarnya Piala Dunia di Tanah Air.

Namun, Hasto malah menasihati para bintang muda sepakbola Tanah Air untuk menjadikan hal ini sebagai kesempatan memahami sejarah.

Sejarah yang dimaksud adalah bagaimana proses pembangunan Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

"Gelora Bung Karno dibangun terkait faktor sejarah penolakan terhadap Israel oleh Bung Karno," tutur Hasto.

Dia kembali menegaskan, PDI-P bukan menolak Piala Dunia U-20 di Indonesia, melainkan keikutsertaan timnas Israel.

Baca juga: Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20, Jokowi: Saya Juga Merasa Kecewa dan Sedih

Hasto menambahkan, PDI-P juga mendukung penuh pelaksanaan Piala Dunia di Indonesia. Contohnya, dengan tidak jadi melaksanakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI-P Januari lalu di GBK.

"Putusan FIFA membatalkan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U-20 disesalkan tapi semua pihak harus bisa menahan diri, tidak saling menyalahkan dan mengambil sisi positifnya," kata Hasto memberi penghiburan.

Adapun Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023.

Keputusan itu diambil FIFA setelah Presiden Gianni Infantino mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Baca juga: Piala Dunia U-20 di Indonesia Batal, Pengamat: Implikasi Tata Kelola Sepak Bola yang Buruk dan Gaduh Politisi

Dalam pernyataan resminya, FIFA akan segera mengumumkan negara pengganti tuan rumah Piala Dunia U20 2023.

FIFA juga menyatakan bahwa PSSI bisa dijatuhi sanksi menyusul keputusan ini.

"Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023," tulis pernyataan FIFA pada Rabu.

"Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah," imbuh pernyataan tersebut.

"Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya," sambung FIFA.

Baca juga: Sempat Jengkel Ada Penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20, Gibran Minta Maaf ke Ganjar dan Koster

Di balik itu, hiruk pikuk penolakan timnas Israel bertanding dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia mengemuka beberapa waktu belakangan.

Penolakan itu bahkan disampaikan terang-terangan oleh pejabat publik. Dua yang terdengar publik adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster di mana keduanya merupakan kader PDI-P.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita 'Clear'-kan Dulu dengan MK

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita "Clear"-kan Dulu dengan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Nasional
Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Nasional
Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Nasional
Wapres Kukuhkan Enam Anggota Badan Pengarah Papua

Wapres Kukuhkan Enam Anggota Badan Pengarah Papua

Nasional
Puan Maharani Susul Pengurus DPP PDI-P ke Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar

Puan Maharani Susul Pengurus DPP PDI-P ke Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar

Nasional
Windy Idol Penuhi Panggilan KPK Jadi Saksi Kasus Dugaan Suap di MA

Windy Idol Penuhi Panggilan KPK Jadi Saksi Kasus Dugaan Suap di MA

Nasional
KSP Sebut Jokowi Sudah Dengar soal Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

KSP Sebut Jokowi Sudah Dengar soal Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

Nasional
Bencana Mei 1998 dan 2023 dalam Berita Kompas

Bencana Mei 1998 dan 2023 dalam Berita Kompas

Nasional
BRIN Sanksi Thomas Djamaluddin Minta Maaf Terbuka Buntut Kasus Ancaman ke Warga Muhammadiyah

BRIN Sanksi Thomas Djamaluddin Minta Maaf Terbuka Buntut Kasus Ancaman ke Warga Muhammadiyah

Nasional
Putusan MK Diduga Bocor, KSP: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan Atur Sistem Pemilu

Putusan MK Diduga Bocor, KSP: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan Atur Sistem Pemilu

Nasional
Pimpinan PDI-P Sambangi Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar sebagai Capres

Pimpinan PDI-P Sambangi Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar sebagai Capres

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Presiden yang Dukung Partai-Kandidat Tertentu Saat Pemilu Dinilai Tak Netral

Survei Litbang “Kompas”: Presiden yang Dukung Partai-Kandidat Tertentu Saat Pemilu Dinilai Tak Netral

Nasional
Tunggu Luhut Pulang ke Indonesia, Sidang Haris Azhar dan Fatia Ditunda

Tunggu Luhut Pulang ke Indonesia, Sidang Haris Azhar dan Fatia Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com