Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akrobat PDI-P Usai Ajang Piala Dunia U-20 Batal: Dari Kepala Daerah Tolak Israel hingga Berujung Salahkan PSSI

Kompas.com - 31/03/2023, 04:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

Terkait penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023, Jokowi mengatakan, Indonesia mengikuti proses seleksi yang panjang hingga dipercaya sebagai tuan rumah.

Dia menambahkan, semua pihak bekerja keras untuk unggul dari Brasil dan Peru yang juga mencalonkan diri sebagai tuan rumah.

Baca juga: Standar Ganda Barat: Totalitas Bela Ukraina, tapi Diam atas Perlakuan Israel ke Palestina

Pada Oktober 2019, FIFA pun akhirnya resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Suara elite PDI-P

Polemik itu juga menuai komentar dari Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Sebelum FIFA memutuskan membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia, Hasto meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengambil langkah saling menguntungkan supaya ajang itu tetap bisa digelar.

"Dan kami percaya Pak Jokowi mampu menyelesaikan persoalan ini dengan kemampuan Pak Jokowi, dengan lobi ketua umum PSSI, akan ada solusi terbaik,” kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (29/3/2023).

Hasto mengungkapkan, PDI-P tak mempermasalahkan dengan berbagai usulan yang ada untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Baca juga: Jengkel Ramai Tolak Israel Jelang Piala Dunia U-20, Gibran: Sudah Mengeluarkan Anggaran, Baru Protes

Contohnya, pelaksanaan Piala Dunia U-20 tetap digelar di Indonesia sesuai jadwal, tetapi pertandingan tim Israel dilakukan di negara tetangga.

"Kita tak masalah dengan solusi demikian, misalnya,” imbuh dia.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat menjawab pertanyaan awak media Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (20/3/2023).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat menjawab pertanyaan awak media Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (20/3/2023).
Hasto menambahkan, PDI-P menyoroti tindakan FIFA yang dianggap memunculkan standar ganda terhadap negara peserta, seperti yang dilakukan terhadap Rusia pada Piala Dunia Qatar.

Saat itu, FIFA melarang Rusia bermain play-off Piala Dunia akibat perang Rusia-Ukraina.

Menurut Hasto, hal itu semestinya juga terjadi terhadap Israel. Sebab, Israel di bawah kepemimpinan Benyamin Netanyahu, kerap melakukan tindakan kekerasan secara massif di Tepi Barat, bahkan rumah sakit pun dibom.

“Sehingga kita memahami, kami melakukan kajian-kajian termasuk ada data survei yang menyatakan sentimen negatif. Kemudian ada kelompok tertentu yang mau menunggangi piala dunia yang sebenarnya jauh dari politik, untuk tujuan politik. Kita masih ingat bagaimana terjadi berbagai tindak kekerasan yang dilakukan ekstrem kanan,” urai Hasto.

Baca juga: Palestina Tidak Keberatan Israel Ikut Piala Dunia U20 di Indonesia

Secara terpisah, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P Andreas Hugo Pareira mengaku tak sependapat jika ada anggapan agar tidak boleh mencampuradukkan politik dengan olahraga.

"Yang seharusnya kita tahu lebih dulu, dan kita sudah antisipasi karena apa, ini sekarang berkembang di kita, seolah-olah olahraga itu tidak (ada) kaitannya dengan politik gitu," kata Andreas dalam rapat kerja (raker) Komisi X DPR bersama Pelaksana Tugas (Plt) Menpora Muhadjir Effendy membahas pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia, Selasa (28/3/2023) malam.

"Menurut saya tidak benar, saya beda pendapat dengan kebanyakan orang yang mengatakan seperti itu," lanjut dia.

Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)

Andreas menilai, perhelatan olahraga pasti berhubungan dengan politik. Karena, kata dia, banyak hal menyangkut sepak bola itu politik, seperti soal keamanan, ekonomi dan sosial.

Sejumlah elemen tersebut mestinya sudah diantisipasi. Misalnya, terkait keikutsertaan tim nasional sepak bola Israel dalam Piala Dunia U-20.

Baca juga: Sikap Tegas Jokowi soal Keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 2023, Singgung Kehormatan

"Seharusnya dari awal kita harus bisa lebih dahulu mengantisipasi ini. Karena itu tadi, dia datang jadi masalah, kontroversi, dia tidak datang jadi kontroversi juga gitu," imbuh dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com