Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akrobat PDI-P Usai Ajang Piala Dunia U-20 Batal: Dari Kepala Daerah Tolak Israel hingga Berujung Salahkan PSSI

Kompas.com - 31/03/2023, 04:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mulanya menolak keikutsertaan tim sepak bola Israel dalam Piala Dunia U-20 2023 kini justru menyesalkan keputusan Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA) yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah kompetisi itu.

Saat ini timnas Indonesia dan sebagian masyarakat kecewa atas keputusan FIFA. Sebab, timnas Indonesia berharap bisa berlaga di ajang itu sebagai ajang batu loncatan menuju piala dunia.

Di sisi lain, keriuhan soal kehadiran timnas Israel dalam kompetisi dianggap sebagai bentuk politisasi oleh para politikus menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Soal Piala Dunia U20, Hasto PDI-P: Sikap Kami Muncul Setelah Israel Dipastikan Lolos Kualifikasi

Penolakan 2 gubernur

Dua kepala daerah yang juga kader PDI-P, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster, turut menolak kedatangan timnas Israel.

Koster bahkan sempat menyampaikan dia khawatir jika situasi Bali menjadi tidak kondusif dalam proses pengundian (drawing) peserta dan tidak ingin memori kelam seperti peristiwa Bom Bali terulang.

Baca juga: Kotak Pandora Politik dan Olahraga

Awalnya, penolakan dilakukan oleh Gubernur Bali yang menolak kehadiran timnas Israel di Indonesia. Pada 14 Maret 2023, Wayan Koster mengirim surat resmi penolakan Israel bernomor T.00.426/11470/SEKRET.

"Kami mohon agar Bapak Menteri mengambil kebijakan untuk melarang Tim dari Negara Israel ikut bertanding di Provinsi Bali. Kami, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan Tim dari Negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali," bunyi isi surat tersebut.

Baca juga: Kata Media Israel Usai Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20

Gubernur Bali Wayan Koster saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO Gubernur Bali Wayan Koster saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).
Terkait hal tersebut, Wayan Koster menyebut sikap penolakan Israel bukan pribadi, melainkan juga sikap pemerintah.

“Duh, bukan sikap saya, (tapi) sikap pemerintah juga,” katanya saat ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Baca juga: Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023: Dari Kronologi hingga Dampak Ekonomi

Ganjar pun ikut menyuarakan penolakan kehadiran timnas Israel.

“Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok maupun dalam Conference of the New Emerging Forces," kata Ganjar, Kamis (23/3/2023).

“Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama, tanpa kehadiran Israel," ungkap Ganjar.

Baca juga: Anggota Komisi X: Israel Tetap Berlaga sedangkan Indonesia Dicoret, Memendam Mimpi Anak Muda

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo usai mengikuti rapat di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (30/3/2023).KOMPAS.COM/Titis Anis Fauziyah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo usai mengikuti rapat di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (30/3/2023).

Jaminan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga kader PDI-P lantas menyampaikan pidato menanggapi polemik itu di tengah masyarakat.

Kepala Negara memastikan, keikutsertaan Timnas Israel pada Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia tak memengaruhi dukungan RI terhadap Palestina.

Indonesia, kata Jokowi, konsisten dan teguh memperjuangkan serta mendukung Palestina sebagai bangsa merdeka.

"Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitanya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina, karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat," kata Jokowi dalam keterangan persnya, Selasa (28/3/2023).

Baca juga: Gibran Enggan Tanggapi Sikap Berbeda Dirinya dengan Kader PDI-P yang Menolak Tim Israel di Piala Dunia U-20

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan terkait polemik keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia U20 2023 di Indonesia, Selasa (28/3/2023).YouTube Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan terkait polemik keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia U20 2023 di Indonesia, Selasa (28/3/2023).

Jokowi mengatakan, Indonesia mendukung penyelesaian two state solution untuk Israel dan Palestina.

Prinsip ini sesuai dengan bunyi konstitusi yang menolak penjajahan dalam bentuk apa pun.

"Dan ini selalu kita sampaikan dalam forum-forum bilateral, forum multilateral, maupun forum internasional lainnya," ujar Jokowi.

Terkait penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023, Jokowi mengatakan, Indonesia mengikuti proses seleksi yang panjang hingga dipercaya sebagai tuan rumah.

Dia menambahkan, semua pihak bekerja keras untuk unggul dari Brasil dan Peru yang juga mencalonkan diri sebagai tuan rumah.

Baca juga: Standar Ganda Barat: Totalitas Bela Ukraina, tapi Diam atas Perlakuan Israel ke Palestina

Pada Oktober 2019, FIFA pun akhirnya resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Suara elite PDI-P

Polemik itu juga menuai komentar dari Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Sebelum FIFA memutuskan membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia, Hasto meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengambil langkah saling menguntungkan supaya ajang itu tetap bisa digelar.

"Dan kami percaya Pak Jokowi mampu menyelesaikan persoalan ini dengan kemampuan Pak Jokowi, dengan lobi ketua umum PSSI, akan ada solusi terbaik,” kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (29/3/2023).

Hasto mengungkapkan, PDI-P tak mempermasalahkan dengan berbagai usulan yang ada untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Baca juga: Jengkel Ramai Tolak Israel Jelang Piala Dunia U-20, Gibran: Sudah Mengeluarkan Anggaran, Baru Protes

Contohnya, pelaksanaan Piala Dunia U-20 tetap digelar di Indonesia sesuai jadwal, tetapi pertandingan tim Israel dilakukan di negara tetangga.

"Kita tak masalah dengan solusi demikian, misalnya,” imbuh dia.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat menjawab pertanyaan awak media Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (20/3/2023).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat menjawab pertanyaan awak media Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (20/3/2023).
Hasto menambahkan, PDI-P menyoroti tindakan FIFA yang dianggap memunculkan standar ganda terhadap negara peserta, seperti yang dilakukan terhadap Rusia pada Piala Dunia Qatar.

Saat itu, FIFA melarang Rusia bermain play-off Piala Dunia akibat perang Rusia-Ukraina.

Menurut Hasto, hal itu semestinya juga terjadi terhadap Israel. Sebab, Israel di bawah kepemimpinan Benyamin Netanyahu, kerap melakukan tindakan kekerasan secara massif di Tepi Barat, bahkan rumah sakit pun dibom.

“Sehingga kita memahami, kami melakukan kajian-kajian termasuk ada data survei yang menyatakan sentimen negatif. Kemudian ada kelompok tertentu yang mau menunggangi piala dunia yang sebenarnya jauh dari politik, untuk tujuan politik. Kita masih ingat bagaimana terjadi berbagai tindak kekerasan yang dilakukan ekstrem kanan,” urai Hasto.

Baca juga: Palestina Tidak Keberatan Israel Ikut Piala Dunia U20 di Indonesia

Secara terpisah, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P Andreas Hugo Pareira mengaku tak sependapat jika ada anggapan agar tidak boleh mencampuradukkan politik dengan olahraga.

"Yang seharusnya kita tahu lebih dulu, dan kita sudah antisipasi karena apa, ini sekarang berkembang di kita, seolah-olah olahraga itu tidak (ada) kaitannya dengan politik gitu," kata Andreas dalam rapat kerja (raker) Komisi X DPR bersama Pelaksana Tugas (Plt) Menpora Muhadjir Effendy membahas pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia, Selasa (28/3/2023) malam.

"Menurut saya tidak benar, saya beda pendapat dengan kebanyakan orang yang mengatakan seperti itu," lanjut dia.

Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)

Andreas menilai, perhelatan olahraga pasti berhubungan dengan politik. Karena, kata dia, banyak hal menyangkut sepak bola itu politik, seperti soal keamanan, ekonomi dan sosial.

Sejumlah elemen tersebut mestinya sudah diantisipasi. Misalnya, terkait keikutsertaan tim nasional sepak bola Israel dalam Piala Dunia U-20.

Baca juga: Sikap Tegas Jokowi soal Keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 2023, Singgung Kehormatan

"Seharusnya dari awal kita harus bisa lebih dahulu mengantisipasi ini. Karena itu tadi, dia datang jadi masalah, kontroversi, dia tidak datang jadi kontroversi juga gitu," imbuh dia.

Ingatkan pemerintah dan salahkan PSSI

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kini justru dikambinghitamkan oleh PDI-P setelah Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Politikus senior PDI-P Hendrawan Supratikno menilai kegagalan itu adalah akibat kelemahan lobi yang dilakukan PSSI kepada FIFA.

"Kami menyayangkan pembatalan event besar tersebut. Lobi-lobi PSSI terasa lemah atau tumpul," ujar Hendrawan saat dimintai konfirmasi, Kamis (30/3/2023).

Hendrawan menyampaikan, PDI-P sudah sejak Agustus 2022 mengingatkan pemerintah mengenai keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Baca juga: Piala Dunia U-20 Batal Digelar, Sekjen PDI-P Sedih dan Bantah Ada Agenda Politik

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Hendrawan Supratikno.DOK. Humas DPR RI Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Hendrawan Supratikno.

Dia mengatakan, alangkah baiknya apabila ketika sedang bertanding melawan Israel, pertandingannya dilakukan di luar negeri saja.

"Padahal sudah lama, sejak Agustus 2022, kami mengingatkan konsekuensi keikutsertaan Israel. Dari awal kami mengusulkan untuk pertandingan yang diikuti Israel dilakukan di LN, negara tetangga, karena kita dalam posisi sebagai Ketua ASEAN," kata dia.

Sementara itu, Hasto menyampaikan pendapat yang sama dengan Hendrawan.

"Sikap kami muncul setelah Israel dipastikan lolos kualifikasi," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (30/3/2023).

Hasto mengungkapkan, PDI-P sudah menyampaikan sikap penolakan itu bahkan kepada pemerintah.

Baca juga: Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Gibran Bakal Carikan Event Pengganti Bertaraf Internasional

PDI-P, kata Hasto, sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah bahwa berbagai kerentanan politik dan sosial bisa terjadi jika timnas Israel tetap bertanding di Indonesia.

"Sejak bulan Agustus 2022. Kami bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan beberapa bulan kemudian dengan Menteri Sekretaris Negara (membahas Israel lolos)," ujar Hasto.

Menurut Hasto, langkah tersebut diambil agar pemerintah bisa segera mencari solusi terbaik atas penolakan ini.

Ia mengatakan, salah satu solusinya dengan memindahkan pertandingan Israel ke negara tetangga terdekat.

Baca juga: Piala Dunia U-20 Batal di Indonesia, Plt Menpora: Tentu Kita Sedih dan Kecewa

"Sehingga, U20 tetap bisa diselenggarakan di Indonesia minus Israel," katanya.

Hasto menyatakan sedih dan menyayangkan keputusan FIFA. Akan tetapi, menurut dia tidak ada agenda politik di balik penolakan terhadap timnas Israel.

"Suara menolak kehadiran Israel adalah suara kemanusiaan, bukan kehendak politis. Kesadaran sejarah juga harus terus diperkuat," tutur dia.

"Untuk diingat, Stadion Gelora Bung Karno (GBK) lahir sebagai penolakan terhadap Israel," sambung Hasto.

(Penulis : Adhyasta Dirgantara, Nicholas Ryan Aditya | Editor : Icha Rastika, Novianti Setuningsih, Sabrina Asril, Dani Prabowo, Bagus Santosa)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com