Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/03/2023, 19:06 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Arianti Anaya mengatakan, penggunaan jasa lain atau "calo" dalam pengurusan Surat Izin Praktek (SIP) menandakan adanya permasalahan sistem.

Hal ini menanggapi pernyataan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), drg Gagah Daru Setiawan yang mengatakan mahalnya tarif SIP kemungkinan disebabkan karena dokter memakai jasa lain atau calo dalam pengurusan izin praktek.

Gagah sebelumnya mengatakan, banyak dokter yang tidak mengurus sendiri izin praktek dengan datang ke sekretariat, sehingga harga pembuatan SIP menjadi mahal.

"Tadi Bapak menyampaikan itu sebenarnya kalau (urus SIP) Rp 5 juta sering sekali mereka mungkin pakai calo, pakai apa ya. Kalau pengalaman saya, kalau itu pakai calo, (atau) pakai apa ya, itu pasti ada permasalahan di mana kemungkinan sistem itu tidak friendly untuk beberapa anggota," kata Arianti dalam public hearing RUU Kesehatan di Jakarta, Kamis (30/3/2023).

Baca juga: Sanggah Pengurusan SIP Mahal, PDGI: Tak Lebih dari Rp 5 Juta

Oleh karena itu, kata Arianti, pihaknya ingin membuat pengurusan SIP maupun Surat Tanda Registrasi (STR) menjadi lebih transparan dan efisien.

Pengurusan SIP maupun STR yang transparan ini juga diklaim bakal mempercepat produksi dokter spesialis yang kurang di dalam negeri.

Pasalnya, terhambatnya jumlah dokter spesialis dinilai karena mahal dan berbelitnya pengurusan registrasi hingga izin praktek.

"Ini PR (pekerjaan rumah) kita bersama. Karena saya rasa biro jasa itu atau calo bapak bilang itu, adalah hal atau musuh yang kita berantas bersama, bukan hanya pemerintah tetapi juga organisasi profesi," ujar Arianti.

Baca juga: Menkes Disomasi Usai Sebut Biaya Perpanjangan STR dan SIP Dokter Rp 6 Juta

Lebih lanjut, Arianti mengatakan, transformasi ini bertujuan agar para dokter dan anggota organisasi profesi tidak terbebani.

"Kita tidak ingin anggota Bapak itu terbebani. Oleh karena itu, kita harus membuat sistem yang transparan, yang efisien, yang mudah diakses, yang friendly," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Plt Ketum PDGI, Gagah Daru Setiawan menampik ungkapan organisasi profesi (OP) mengambil banyak dana dari dokter maupun dokter gigi ketika mengurus atau memperpanjang SIP.

Ia mengungkapkan, pembuatan SIP yang diperbarui tiap lima tahun sekali itu tidak lebih dari Rp 5 juta untuk satu dokter.

Baca juga: IDI Bantah Himpun Dana Besar dan Persulit Dokter Buat SIP

"Kalau umpamanya kita mengikuti ada seminar, ada hands on, ada kemudian baksos dan sebagainya, itu saya rasa tidak lebih dari Rp 5 juta untuk satu dokter. Ini selama 5 tahun ya, bukan selama 1 tahun," kata Gagah di kesempatan yang sama.

"Jadi, yang dikatakan bahwa organisasi profesi telah mengambil banyak dana dari para dokter maupun dokter gigi untuk membuat SIP atau memperpanjang itu terus terang saya katakan kurang betul ya," ujarnya lagi.

Ia lantas mengungkapkan, mahalnya pembuatan SIP justru kemungkinan karena dokter tidak mengurus sendiri pembuatan atau perpanjangan izin praktek tersebut.

Terkadang, Gagah mengatakan, para dokter yang menggunakan jasa lain atau calo.

"Panjangnya, lamanya, jenisnya, itu kadang-kadang para dokter dan dokter gigi itu mereka tidak langsung datang ke sekretariat, ke organisasi profesi untuk mengurus SIP sendiri. Tapi kadang-kadang melalui jasa, itu menimbulkan biayanya mahal karena harus bayar jasanya," kata Gagah.

Baca juga: Sanggah Pengurusan SIP Mahal, PDGI: Tak Lebih dari Rp 5 Juta

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com