Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI Bantah Himpun Dana Besar dan Persulit Dokter Buat SIP

Kompas.com - 17/03/2023, 17:57 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membantah ketika disebut organisasinya menghimpun dana besar dan mempersulit para dokter untuk membuat Surat Izin Praktek (SIP).

Bantahan ini disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) IDI Adib Khumaidi terhadap pernyataan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono.

Dante menyebut, pembuatan maupun perpanjangan SIP membutuhkan biaya Rp 6 juta untuk satu orang dokter spesialis.

"Kalau ini enggak saya jawab, nanti kesannya IDI sebagai lembaga masyarakat yang non-formal menghimpun uang lebih besar. Tadi saya sudah koordinasikan juga dengan Pak Wamen karena ada statement dari Pak Wamen juga. Ini saya ingin mengklarifikasinya saja," kata Adib dalam acara Public Hearing RUU Kesehatan di Kantor Kemenkes, Jakarta, Jumat (17/3/2023).

Baca juga: Menkes Tegaskan RUU Kesehatan Bukan untuk Dokter atau Rumah Sakit, tapi untuk Masyarakat

Adib merinci, IDI mengenakan iuran kepada anggota hanya Rp 30.000 per bulan. Selama lima tahun, iuran yang dibayar oleh anggota mencapai Rp 1,8 juta.

Iuran ini kata Adib, adalah hal yang normal dalam sebuah organisasi.

"Iuran IDI artinya ini adalah sebuah hal yang normal di dalam lembaga masyarakat menghimpun adanya iuran," kata Adib.

Selain iuran Rp 30.000 per bulan, ada pula iuran perhimpunan dokter yang besarannya berbeda-beda di berbagai perhimpunan. Namun, rata-rata besaran iuran tersebut sekitar Rp 100.000 per bulan.

Selama lima tahun, iuran perhimpunan yang dibayar oleh dokter mencapai Rp 6 juta. Kemudian, ada pula pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) elektronik IDI sekitar Rp 30.000.

"Ada yang (iuran) perhimpunan rendah, rata-rata Rp 100 ribu per bulan. Dikali 12 kali (setahun), (selama) 5 tahun, ini yang kemudian tadi muncul angka Rp 6 juta. Itu adalah iuran perhimpunan," tuturnya.

Baca juga: Soal Pakai Masker di Transportasi Umum atau Tidak, Menkes Serahkan ke Masyarakat

Kemudian, ada pula biaya untuk rekomendasi praktik yang disepakati Rp 100.000 per 5 tahun untuk satu SIP. Adapun untuk re-sertifikasi dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebesar Rp 100.000.

Adib menyampaikan, biaya-biaya itu diperlukan untuk melakukan aktivitas dan upaya mendukung program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Ini perlu juga kita jelaskan munculnya IDI sebagai lembaga yang diberikan amanah oleh negara di UU Praktik Kedokteran yang mengawal, melakukan pembinaan, kendali mutu, dan kendali biaya," ucap Adib.

Sejauh ini kata Adib, IDI tidak pernah mendapat anggaran dari negara.

Sejatinya, pihaknya sudah sempat mengajukan dan melakukan konsultasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada tahun 2008 terkait hal tersebut. Sayangnya, permintaan ini tak bisa disetujui.

Lebih lanjut, anggaran yang dikelola oleh PB IDI pun telah melalui proses audit oleh pihak eksternal. Ia juga menyampaikan pengelolaan anggaran itu secara internal kepada para anggota.

"Kita tegaskan juga (anggaran) itu melalui proses audit, kami di PB IDI setiap tahun diaudit (pihak) eksternal, internal kita sampaikan kepada anggota. Muktamar juga setiap 3 tahun kita sampaikan. Ini mengklarifikasi supaya kita sampaikan tidak ada kesan IDI menghimpun dana begitu besar," jelas Adib.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Nasional
Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Nasional
Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Yusril Ingatkan Potensi 'Chaos' Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Yusril Ingatkan Potensi "Chaos" Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Nasional
Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Nasional
Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Nasional
Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Nasional
Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasional
Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasional
Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Nasional
Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com