JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman curiga ada motif politik di balik kabar dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dia berprasangka, informasi transaksi janggal itu sengaja digulirkan untuk menyingkirkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dari kabinet pemerintahan.
Tudingan ini disampaikan Benny saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR bersama Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
"Jangan-jangan memang ada motif politik ingin menyingkirkan Sri Mulyani," tuding Benny dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Baca juga: Mahfud Duga Sri Mulyani Dikelabui Bawahan, Cuci Uang Impor Emas di Cukai Tak Tersentuh
Benny curiga, upaya menyingkirkan Sri Mulyani itu imbas dari sikap sang Bendahara Negara yang dikabarkan menolak rencana pembelian minyak dari Rusia.
Desas-desus yang beredar, banyak pejabat pemerintahan yang tak setuju dengan langkah Sri Mulyani tersebut.
"Ada isu kan, Pak, Sri Mulyani, Menkeu menolak rencana beli minyak Rusia masuk Indonesia. Banyak pejabat yang tidak suka, banyak pembantu (menteri) yang lainnya juga yang tidak suka, Pak Mahfud," ujar Benny.
Benny bilang, kecurigaannya bukan tanpa alasan. Sejak kabar dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu mencuat, Sri Mulyani jadi sorotan.
Kepada DPR, Sri Mulyani telah memberikan penjelasan soal informasi tersebut. Namun, apa yang disampaikan Menkeu berbeda dengan penjelasan Mahfud MD ke legislator.
Menurut Benny, perbedaan penjelasan inilah yang pada akhirnya memunculkan beragam spekulasi, termasuk dugaan menyingkirkan Sri Mulyani.
"Bapak tahu oligarki, jangan-jangan memang kelompok ini tidak suka Sri Mulyani menjadi Menkeu menjelang 2024," tuding Benny.
Baca juga: Mahfud Ungkap Dugaan Pencucian Uang di Bea Cukai Soal Impor Emas Rp 189 Triliun
Oleh karenanya, Benny meminta persoalan ini diperjelas hingga terang benderang. Menurutnya, simpang siur informasi transaksi mencurigakan ini sudah menjurus ke pembohongan publik.
"Kalau bisa besok untuk menuntaskan ini. Supaya tahu siapa yang sebenarnya melakukan pembohongan publik, ini kan pembohongan sebenarnya, tapi kita nggak tahu yang berbohong ini siapa," kata Benny.
"Bisa kita selesaikan secara publik, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi," tutur anggota Fraksi Demokrat itu.
Baca juga: Mahfud Beberkan Asal Usul Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu
Sebelumnya, Mahfud MD membuat pernyataan menghebohkan dengan menyebut ada dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.