Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Ada Keliru Pemahaman Bu Sri Mulyani karena Akses dari Bawah Ditutup

Kompas.com - 29/03/2023, 20:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tak memiliki akses terhadap laporan hasil analisis (LHA) transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.

Padahal, diketahui, laporan tersebut diduga melibatkan sejumlah pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Apa kesimpulan saya, Bu Sri Mulyani tidak punya akses terhadap laporan-laporan ini," kata Mahfud dalam rapat Komisi III DPR, Rabu (29/3/2023).

Dari situ, Mahfud membela Sri Mulyani dalam polemik transaksi mencurigakan ini.

Baca juga: Mahfud Duga Sri Mulyani Dikelabui Bawahan, Cuci Uang Impor Emas di Cukai Tak Tersentuh

Karena tak miliki akses, maka menurut Mahfud, yang disampaikan Sri Mulyani ke Komisi XI DPR beberapa waktu lalu jauh dari fakta.

"Karena bukan dia nipu, dia (Sri Mulyani) diberi data itu, data pajak, data bea cukai, tadi penyelundupan emas itu," imbuh Mahfud.

Ia menduga data yang diberikan kepada Sri Mulyani berasal dari data pihak pajak dan bea cukai.

Dirinya juga menduga, ada upaya menutupi agar Sri Mulyani tak mengetahui data tersebut.

"Saya ingin menjelaskan fakta bahwa ada kekeliruan pemahaman dan penjelasan Bu Sri Mulyani karena ditutupnya akses dari bawah," kata Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud mengaku iba dengan Sri Mulyani. Sebab, Sri Mulyani dianggap sosok yang baik dan berhasil menyelesaikan berbagai kasus besar.

"Saya kagum dengan dia setiap menyelesaikan masalah selalu menuntaskan dengan ringkas. Tapi yang di bawah dia, itu tidak baik," tutup Mahfud.

Baca juga: Johan Budi Ingatkan Mahfud: Pak Jokowi Tak Suka Menteri Debat di Luar, Langsung Di-reshuffle

Adapun Sri Mulyani angkat bicara soal heboh dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu.

Dia bilang, detail laporan dugaan transaksi mencurigakan itu tertuang dalam surat yang dikirimkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke dirinya baru-baru ini.

Menurut Sri Mulyani, surat yang memuat 43 halaman lampiran itu berisi daftar 300 surat yang pernah dikirimkan PPATK ke sejumlah pihak. Dalam surat itu, disebutkan tentang dugaan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun.

Namun demikian, kata Sri Mulyani, angka Rp 349 triliun tersebut tidak seluruhnya menyangkut transaksi pegawai Kementerian Keuangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perayaan HUT Ke-78 TNI AU, Panglima TNI Bangga Prajuritnya Sukses Salurkan Bantuan di Gaza lewat 'Air Drop'

Perayaan HUT Ke-78 TNI AU, Panglima TNI Bangga Prajuritnya Sukses Salurkan Bantuan di Gaza lewat "Air Drop"

Nasional
Sambangi 3 Parpol Pengusung di Pilpres, Anies: Tugas Sudah Dijalankan

Sambangi 3 Parpol Pengusung di Pilpres, Anies: Tugas Sudah Dijalankan

Nasional
1.025 Prajurit TNI Siap Bertugas sebagai Pasukan Perdamaian di Kongo

1.025 Prajurit TNI Siap Bertugas sebagai Pasukan Perdamaian di Kongo

Nasional
Usai Harvey Moeis Tersangka, Kejagung Sita PT RBT di Bangka Belitung Terkait Dugaan Korupsi Komoditas Timah

Usai Harvey Moeis Tersangka, Kejagung Sita PT RBT di Bangka Belitung Terkait Dugaan Korupsi Komoditas Timah

Nasional
Soal “Dissenting Opinion” Putusan Sengketa Pilpres, Pakar Singgung Politik 2 Kaki

Soal “Dissenting Opinion” Putusan Sengketa Pilpres, Pakar Singgung Politik 2 Kaki

Nasional
Prabowo Cuma Lambaikan 2 Jari Usai MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Disebut Butuh Istirahat

Prabowo Cuma Lambaikan 2 Jari Usai MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Disebut Butuh Istirahat

Nasional
Kantor DPP PDI-P Tampak Sepi Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud

Kantor DPP PDI-P Tampak Sepi Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres Usai, PBNU Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Sidang Sengketa Pilpres Usai, PBNU Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Sukses Layani Jutaan Pemudik, Satgas Rafi Pertamina 2024 Resmi Ditutup

Sukses Layani Jutaan Pemudik, Satgas Rafi Pertamina 2024 Resmi Ditutup

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gabung dengan Pemerintahan ke Depan, Surya Paloh: Ada Usulan Lain?

Ditanya Kemungkinan Gabung dengan Pemerintahan ke Depan, Surya Paloh: Ada Usulan Lain?

Nasional
Suharto Jadi Wakil Ketua MA, Rekam Jejak Pernah Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo

Suharto Jadi Wakil Ketua MA, Rekam Jejak Pernah Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Istana: Tuduhan-tuduhan kepada Pemerintah Selama Pilpres Tak Terbukti

Tanggapi Putusan MK, Istana: Tuduhan-tuduhan kepada Pemerintah Selama Pilpres Tak Terbukti

Nasional
Ketika Massa Teriakkan 'Turunkan Jokowi' Saat Melewati Rumah Megawati...

Ketika Massa Teriakkan "Turunkan Jokowi" Saat Melewati Rumah Megawati...

Nasional
Setelah Putusan MK, Surya Paloh Anggap Hak Angket Tak Relevan Lagi

Setelah Putusan MK, Surya Paloh Anggap Hak Angket Tak Relevan Lagi

Nasional
Wakil Ketua KPK Mengaku Belum Terima Sprindik Baru Eddy Hiariej dari Kedeputian Penindakan

Wakil Ketua KPK Mengaku Belum Terima Sprindik Baru Eddy Hiariej dari Kedeputian Penindakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com