Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/03/2023, 17:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peluang Partai Golkar hengkang dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan meninggalkan mitra koalisi yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai sangat terbuka dengan mempertimbangkan berbagai opsi buat keuntungan partai.

Kehadiran Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan buka puasa bersama Partai Nasdem beberapa waktu lalu dinilai menjadi sinyal mereka tengah menjajaki peluang buat bergabung ke dalam Koalisi Perubahan.

Kegiatan buka puasa itu turut dihadiri petinggi partai anggota Koalisi Perubahan, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, serta bakal Capres Anies Baswedan.

"Merapat menuju Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden serta meninggalkan PPP dan PAN di Koalisi Indonesia Bersatu menjadi pilihan politik cukup masuk akal bagi Partai Golkar dalam beberapa bulan ke depan," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Rabu (29/3/2023).

Baca juga: Meski Sebut Koalisi Cair, Golkar Masih Ngotot Jadikan Airlangga Capres

Bawono menilai dari manuver Airlangga itu memperlihatkan kondisi di Koalisi Indonesia Bersatu semakin tidak memiliki kejelasan sikap terkait siapa kandidat yang akan diusung dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Sejak semula Koalisi Indonesia Bersatu memang seperti koalisi gamang. Membentuk koalisi tetapi tidak memiliki bakal capres siapa mau diusung," ujar Bawono.

Bahkan Bawono menilai saat ini setiap partai anggota KIB berlomba-lomba mengajukan bakal calon presiden masing-masing.

Hal itu terlihat dari sikap Partai Golkar yang berkeras tetap mengusung Airlangga Hartarto sebagai bakal Capres 2024. Sementara PAN mengajukan paket Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Erick Thohir.

Baca juga: Airlangga Sempat Berbincang 1 Jam Dengan Surya Paloh, Ace: Kan Nasdem Bin Golkar

"Kondisi-kondisi itu sangat mungkin mendorong perubahan arah koalisi dari Partai Golkar dari semula sebagai inisiator bagi pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu menjadi turut bergabung Koalisi Perubahan," ujar Bawono.

Di sisi lain, lanjut Bawono, dari hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan sebagian besar basis pemilih Partai Golkar cenderung bakal mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

Saat ini Anies diusung sebagai bakal Capres oleh Koalisi Perubahan. Bawono mengatakan, jika Golkar akhirnya berlabuh menjadi bagian dari Koalisi Perubahan, maka besar kemungkinan mereka bakal menyodorkan Airlangga menjadi kandidat yang bisa dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies.

Baca juga: Soal KIB Melebur ke Koalisi Perubahan, Ketum Golkar: Kayak Cendol Saja

"Bukan tidak mungkin juga dengan bergabung di Koalisi Perubahan membuat nama Airlangga Hartarto menjadi bagian dari solusi pencarian calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan guna diusung di pemilihan presiden mendatang," ucap Bawono.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSP Sebut Jokowi Sudah Dengar soal Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

KSP Sebut Jokowi Sudah Dengar soal Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

Nasional
Bencana Mei 1998 dan 2023 dalam Berita Kompas

Bencana Mei 1998 dan 2023 dalam Berita Kompas

Nasional
BRIN Sanksi Thomas Djamaluddin Minta Maaf Terbuka Buntut Kasus Ancaman ke Warga Muhammadiyah

BRIN Sanksi Thomas Djamaluddin Minta Maaf Terbuka Buntut Kasus Ancaman ke Warga Muhammadiyah

Nasional
Putusan MK Diduga Bocor, KSP: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan Atur Sistem Pemilu

Putusan MK Diduga Bocor, KSP: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan Atur Sistem Pemilu

Nasional
Pimpinan PDI-P Sambangi Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar sebagai Capres

Pimpinan PDI-P Sambangi Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar sebagai Capres

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Presiden yang Dukung Partai-Kandidat Tertentu Saat Pemilu Dinilai Tak Netral

Survei Litbang “Kompas”: Presiden yang Dukung Partai-Kandidat Tertentu Saat Pemilu Dinilai Tak Netral

Nasional
Tunggu Luhut Pulang ke Indonesia, Sidang Haris Azhar dan Fatia Ditunda

Tunggu Luhut Pulang ke Indonesia, Sidang Haris Azhar dan Fatia Ditunda

Nasional
Jubir MK Tegaskan Gugatan Sistem Pemilu Baru di Tahap Penyerahan Kesimpulan, Belum Bahas Keputusan

Jubir MK Tegaskan Gugatan Sistem Pemilu Baru di Tahap Penyerahan Kesimpulan, Belum Bahas Keputusan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat ke Erdogan yang Kembali Terpilih Jadi Presiden Turkiye

Jokowi Ucapkan Selamat ke Erdogan yang Kembali Terpilih Jadi Presiden Turkiye

Nasional
Bantah Denny Indrayana, MA Sebut Majelis PK Moeldoko Belum Dibentuk

Bantah Denny Indrayana, MA Sebut Majelis PK Moeldoko Belum Dibentuk

Nasional
Indonesia Resmi Miliki 2 Kapal Penyapu Ranjau Laut, Dijemput KSAL di Jerman

Indonesia Resmi Miliki 2 Kapal Penyapu Ranjau Laut, Dijemput KSAL di Jerman

Nasional
Tak Penuhi Panggilan KY, Ketua PN Jakarta Pusat Dipanggil Ulang Besok

Tak Penuhi Panggilan KY, Ketua PN Jakarta Pusat Dipanggil Ulang Besok

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Presiden yang Tak Netral pada Pemilu Dinilai Berpotensi Menyeleweng

Survei Litbang “Kompas”: Presiden yang Tak Netral pada Pemilu Dinilai Berpotensi Menyeleweng

Nasional
KY Panggil Ketua PN Jakpus dan Hakim yang Putuskan Penundaan Pemilu

KY Panggil Ketua PN Jakpus dan Hakim yang Putuskan Penundaan Pemilu

Nasional
Gubernur Bali: 129 Wisman Dideportasi dari Januari hingga Mei 2023

Gubernur Bali: 129 Wisman Dideportasi dari Januari hingga Mei 2023

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com