Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Tak Dipilih Jadi Cawapres, AHY Diprediksi Tinggalkan Anies karena Tak Dapat Limpahan Elektoral

Kompas.com - 29/03/2023, 14:10 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diprediksi hengkang dari Koalisi Perubahan seandainya tak dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Sebab, jika hanya memberikan dukungan ke Anies tanpa kadernya dipilih jadi calon RI-2, Demokrat tak akan banyak mendulang limpahan elektoral atau coat-tail effect.

"Jika AHY tidak dipilih Anies sebagai cawapres, besar kemungkinan AHY dan partainya akan cabut dari Koalisi Perubahan," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Rabu (29/3/2023).

Baca juga: Survei Indikator Elektabilitas Cawapres: Ridwan Kamil Turun, Erick Thohir hingga AHY Naik

Menurut Umam, di internal Koalisi Perubahan, pencapresan Anies hanya akan memberikan limpahan elektoral ke Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebab, Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden.

Selain itu, Nasdem dan PKS sebelumnya pernah membangun kerja sama politik dengan Anies dengan mengusungnya sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sementara, dukungan Demokrat untuk Anies diumumkan baru-baru ini. Demi mendulang limpahan elektoral, tak heran jika partai berlambang bintang mercy itu ngotot menempatkan ketua umumnya jadi calon RI-2.

Baca juga: Serahkan Penentuan Cawapres ke Anies, AHY: Beliau Paling Tahu, dan Menentukan Akhirnya

"Jika dikalkulasikan ulang, Demokrat tidak akan mendapatkan apa-apa jika hanya memberikan cek kosong dalam Koalisi Perubahan, jika harapannya untuk menjadikan cawapres tidak diindahkan," ujar Umam.

Sebenarnya, menurut Umam, dari sejumlah nama, AHY terbilang mumpuni menjadi calon RI-2. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memenuhi sejumlah kriteria cawapres yang disyaratkan Anies.

Latar belakang AHY sebagai mantan perwira muda TNI dinilai memberi keuntungan tersendiri. Status tersebut bisa dikapitalisasi oleh Anies untuk menetralisir tudingan-tudingan narasi politik identitas yang selama ini lekat dengannya.

Jika Anies menginginkan sosok cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), AHY terbilang dekat dengan komunitas Nahdliyin, termasuk basis pemilih Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Selain itu, kata Umam, AHY juga relatif bersih dari catatan hukum yang mungkin dipolitisasi oleh pihak lawan.

Komposisi Anies-AHY dianggap mampu mengonsolidasikan basis pemilih muda hingga pemilih perempuan.

"Dan yang terpenting, lebih kuat merepresentasikan karakter perubahan seperti yang selama ini hendak digambarkan Nasdem, Demokrat, dan PKS," tuturnya.

Namun demikian, harapan AHY menjadi cawapres diprediksi terganjal restu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Baca juga: Survei SMRC: Anies Bakal Capres yang Tak Mungkin Lanjutkan Program Jokowi

Umam yakin, ada kekhawatiran di diri Surya Paloh bahwa coat-tail effect akan lebih banyak didulang oleh Demokrat daripada Nasdem lantaran AHY tampil sebagai cawapres.

"Maka, alternatif solusi atas kekhawatiran itu ada baiknya dipertimbangkan agar Anies diterima sebagai kader Nasdem, agar proporsi elektoral bisa terbagi secara merata," kata Umam.

"Anies sendiri juga harus berani dan menghitung ulang, agar mesin koalisi pendukungnya tidak gamang dalam melangkah," lanjut dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengungkap 5 kriteria kandidat yang akan dia pilih sebagai cawapres. Pertama, berkontribusi dalam pemenangan yang diwujudkan dengan tingkat elektabilitas tinggi dan tingkat kerentanan politik rendah

Kedua, berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi. Lalu, berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies Lebih Kecil di Kalangan Perempuan

Keempat, memiliki visi yang sama dengan dirinya. Terakhir, berkomitmen membangun kebersamaan sebagai dwi-tunggal.

Tak hanya itu, perwakilan Anies Baswedan, Sudirman Said bilang, tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU) layak dipilih menjadi cawapres Anies. Alasannya, NU merupakan salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia.

“NU organisasi yang terbesar, sangat layak apabila masyarakat mempertimbangkan itu sebagai opsi (cawapres),” kata Sudirman di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Anies sendiri merupakan bakal capres dari Koalisi Perubahan yang digagas oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ketiga partai telah menandatangani piagam kerja sama koalisi pada Jumat (24/3/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com