Jika Tak Dipilih Jadi Cawapres, AHY Diprediksi Tinggalkan Anies karena Tak Dapat Limpahan Elektoral

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diprediksi hengkang dari Koalisi Perubahan seandainya tak dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Sebab, jika hanya memberikan dukungan ke Anies tanpa kadernya dipilih jadi calon RI-2, Demokrat tak akan banyak mendulang limpahan elektoral atau coat-tail effect.

"Jika AHY tidak dipilih Anies sebagai cawapres, besar kemungkinan AHY dan partainya akan cabut dari Koalisi Perubahan," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Rabu (29/3/2023).

Menurut Umam, di internal Koalisi Perubahan, pencapresan Anies hanya akan memberikan limpahan elektoral ke Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebab, Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden.

Selain itu, Nasdem dan PKS sebelumnya pernah membangun kerja sama politik dengan Anies dengan mengusungnya sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sementara, dukungan Demokrat untuk Anies diumumkan baru-baru ini. Demi mendulang limpahan elektoral, tak heran jika partai berlambang bintang mercy itu ngotot menempatkan ketua umumnya jadi calon RI-2.

"Jika dikalkulasikan ulang, Demokrat tidak akan mendapatkan apa-apa jika hanya memberikan cek kosong dalam Koalisi Perubahan, jika harapannya untuk menjadikan cawapres tidak diindahkan," ujar Umam.

Sebenarnya, menurut Umam, dari sejumlah nama, AHY terbilang mumpuni menjadi calon RI-2. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memenuhi sejumlah kriteria cawapres yang disyaratkan Anies.

Latar belakang AHY sebagai mantan perwira muda TNI dinilai memberi keuntungan tersendiri. Status tersebut bisa dikapitalisasi oleh Anies untuk menetralisir tudingan-tudingan narasi politik identitas yang selama ini lekat dengannya.

Jika Anies menginginkan sosok cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), AHY terbilang dekat dengan komunitas Nahdliyin, termasuk basis pemilih Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Komposisi Anies-AHY dianggap mampu mengonsolidasikan basis pemilih muda hingga pemilih perempuan.

"Dan yang terpenting, lebih kuat merepresentasikan karakter perubahan seperti yang selama ini hendak digambarkan Nasdem, Demokrat, dan PKS," tuturnya.

Namun demikian, harapan AHY menjadi cawapres diprediksi terganjal restu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Umam yakin, ada kekhawatiran di diri Surya Paloh bahwa coat-tail effect akan lebih banyak didulang oleh Demokrat daripada Nasdem lantaran AHY tampil sebagai cawapres.

"Maka, alternatif solusi atas kekhawatiran itu ada baiknya dipertimbangkan agar Anies diterima sebagai kader Nasdem, agar proporsi elektoral bisa terbagi secara merata," kata Umam.

"Anies sendiri juga harus berani dan menghitung ulang, agar mesin koalisi pendukungnya tidak gamang dalam melangkah," lanjut dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengungkap 5 kriteria kandidat yang akan dia pilih sebagai cawapres. Pertama, berkontribusi dalam pemenangan yang diwujudkan dengan tingkat elektabilitas tinggi dan tingkat kerentanan politik rendah

Kedua, berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi. Lalu, berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif.

Keempat, memiliki visi yang sama dengan dirinya. Terakhir, berkomitmen membangun kebersamaan sebagai dwi-tunggal.

Tak hanya itu, perwakilan Anies Baswedan, Sudirman Said bilang, tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU) layak dipilih menjadi cawapres Anies. Alasannya, NU merupakan salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia.

“NU organisasi yang terbesar, sangat layak apabila masyarakat mempertimbangkan itu sebagai opsi (cawapres),” kata Sudirman di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Anies sendiri merupakan bakal capres dari Koalisi Perubahan yang digagas oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ketiga partai telah menandatangani piagam kerja sama koalisi pada Jumat (24/3/2023).