Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Tak Dipilih Jadi Cawapres, AHY Diprediksi Tinggalkan Anies karena Tak Dapat Limpahan Elektoral

Kompas.com - 29/03/2023, 14:10 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diprediksi hengkang dari Koalisi Perubahan seandainya tak dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Sebab, jika hanya memberikan dukungan ke Anies tanpa kadernya dipilih jadi calon RI-2, Demokrat tak akan banyak mendulang limpahan elektoral atau coat-tail effect.

"Jika AHY tidak dipilih Anies sebagai cawapres, besar kemungkinan AHY dan partainya akan cabut dari Koalisi Perubahan," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Rabu (29/3/2023).

Baca juga: Survei Indikator Elektabilitas Cawapres: Ridwan Kamil Turun, Erick Thohir hingga AHY Naik

Menurut Umam, di internal Koalisi Perubahan, pencapresan Anies hanya akan memberikan limpahan elektoral ke Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebab, Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden.

Selain itu, Nasdem dan PKS sebelumnya pernah membangun kerja sama politik dengan Anies dengan mengusungnya sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sementara, dukungan Demokrat untuk Anies diumumkan baru-baru ini. Demi mendulang limpahan elektoral, tak heran jika partai berlambang bintang mercy itu ngotot menempatkan ketua umumnya jadi calon RI-2.

Baca juga: Serahkan Penentuan Cawapres ke Anies, AHY: Beliau Paling Tahu, dan Menentukan Akhirnya

"Jika dikalkulasikan ulang, Demokrat tidak akan mendapatkan apa-apa jika hanya memberikan cek kosong dalam Koalisi Perubahan, jika harapannya untuk menjadikan cawapres tidak diindahkan," ujar Umam.

Sebenarnya, menurut Umam, dari sejumlah nama, AHY terbilang mumpuni menjadi calon RI-2. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memenuhi sejumlah kriteria cawapres yang disyaratkan Anies.

Latar belakang AHY sebagai mantan perwira muda TNI dinilai memberi keuntungan tersendiri. Status tersebut bisa dikapitalisasi oleh Anies untuk menetralisir tudingan-tudingan narasi politik identitas yang selama ini lekat dengannya.

Jika Anies menginginkan sosok cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), AHY terbilang dekat dengan komunitas Nahdliyin, termasuk basis pemilih Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Selain itu, kata Umam, AHY juga relatif bersih dari catatan hukum yang mungkin dipolitisasi oleh pihak lawan.

Komposisi Anies-AHY dianggap mampu mengonsolidasikan basis pemilih muda hingga pemilih perempuan.

"Dan yang terpenting, lebih kuat merepresentasikan karakter perubahan seperti yang selama ini hendak digambarkan Nasdem, Demokrat, dan PKS," tuturnya.

Namun demikian, harapan AHY menjadi cawapres diprediksi terganjal restu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Baca juga: Survei SMRC: Anies Bakal Capres yang Tak Mungkin Lanjutkan Program Jokowi

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com