JK Kemungkinan Arahkan Golkar Bikin Koalisi Besar dengan Gabung KPP, PDI-P: Mampu Enggak?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menanggapi Partai Golkar yang tidak menutup kemungkinan adanya arahan dari Jusuf Kalla (JK) agar memperbesar koalisi. Salah satunya dengan bergabung bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Diketahui, KPP berisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Mereka sepakat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

Sementara itu, Golkar tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PPP dan PAN.

"'Saya ingin koalisi besar', mampu enggak melaksanakan?" ujar Bambang Pacul saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2023).

Baca juga: Kehadiran Airlangga di Bukber Nasdem Dinilai Belum Cukup Kuat Beri Sinyal Merapatnya KIB Ke KPP

Ia mengungkapkan, wajar-wajar saja apabila seorang tokoh memiliki sebuah keinginan. Apalagi, kontestasi pemilu hanya dilakukan lima tahun sekali.

Hanya saja, ia mengingatkan bahwa keinginan dan kemampuan adalah dua hal yang berbeda.

Namun, Bambang Pacul kembali menekankan bahwa apabila seorang tokoh ingin memperjuangkan sesuatu, maka itu sah-sah saja untuk dilakukan.

"Bahwa di dalam politik itu tetap politik ijtihad, seni menciptakan kemungkinan, kan gitu," katanya.

Baca juga: Tanda Tanya Koalisi Besar Golkar, Merapat ke KPP atau Tetap Bersama KIB?

Terkait potensi bergabungnya KIB ke KPP, Bambang Pacul mengibaratkan sebagai seseorang yang berpacaran dengan orang lain yang sudah memiliki istri.

Pasalnya, diketahui bahwa partai yang tergabung di KIB adalah partai koalisi pemerintahan saat ini.

Namun, ia enggan berbicara lebih dalam perihal etika partai politik lain.

"Beretika enggak sih kalau aku pacaran denganmu, sudah punya istri kok pacaran, misalnya. Itu benar atau enggak? Itu etikanya kan jadi masing-masing nih," ujar Bambang Pacul.

Baca juga: KIB Tak Kunjung Umumkan Capres, Golkar: Ada Waktunya…

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai bukan tidak mungkin Jusuf Kalla (JK) memberikan arahan kepada Airlangga Hartarto untuk mempertimbangkan memperbesar koalisi dengan merapat ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Hal ini disampaikan ketika ditanya soal pertemuan Airlangga dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam acara buka puasa bersama (bukber) di Nasdem Tower, Sabtu kemarin.

Menurut Doli, wajar saja jika JK memberikan arahan sebagai politikus senior Partai Golkar.

"Saya kira pasti ya (beri arahan), senior-senior itu kan mempunyai pandangan, saran, masukan," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Akan tetapi, Doli menegaskan bahwa arahan itu belum menjadi kesepakatan.

Baca juga: KPP Terbuka untuk Parpol Lain, Demokrat: Jangan Dibalik, Mau Bergabung Malah Beri Syarat

Menurutnya, arahan JK masih akan dibicarakan antara Golkar maupun KPP.

"Tapi semua masukan saran dan pandangan dari senior-senior itu pasti at the end akan dibicarakan secara resmi di dalam rapat partai," ujar Doli.

Ketua Komisi II DPR ini mengungkapkan, arahan JK tentu akan dibicarakan bersama petinggi-petinggi yang merupakan ketua dewan Partai Golkar.

Ia kemudian menyebut sejumlah nama Ketua Dewan, seperti Aburizal Bakrie atau Ical, Akbar Tanjung hingga Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ketua dewan pembinanya ada Pak Ical, ketua dewan kehormatan ada Pak Akbar, kemudian ketua penasihatnya ada Pak Luhut. Kemudian, ada Pak Agung sebagai ketua dewan pakar. Pak JK walaupun secara formal tidak di depan-depan itu tapi kami menjaga terus komunikasi dengan senior-senior kami itu," kata Doli.

Baca juga: Respons soal Kabar Kalla Ajak Golkar Merapat KPP, PAN: Ajak-mengajak Kan Biasa