Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/03/2023, 19:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, belum cukup kuat sinyal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) merapat ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) setelah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi menghadiri acara buka puasa bersama (bukber) di Nasdem Tower pada Sabtu (25/3/2023).

Ia mendapatkan informasi bahwa seyogianya, DPP Nasdem mengundang semua pimpinan partai politik di DPR untuk bukber di Nasdem Tower

"Nah jadi, sebenarnya enggak ada, bukan pertemuan khusus antara koalisi perubahan dengan Golkar ya. Jadi itu momentumnya memang Nasdem mengundang semua partai, tapi mungkin partai partai lain sibuk atau apa saya enggak tahu ya," kata Arya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/3/2023).

Baca juga: Demokrat Ajak Parpol Lain Gabung Koalisi Perubahan: Untuk yang Masih Bingung Tentukan Arah

Dari informasi itu, Arya mengaku tak bisa membaca indikasi bahwa saat ini sinyal merapatnya KIB ke koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) begitu kuat.

Terlebih, Arya melihat tak mudah Golkar maupun KIB merapat ke KPP.

Sebab, pertama, KPP dianggap sudah jauh membicarakan soal penentuan capres-cawapres.

"Jadi, kalau ada yang masuk dalam kondisi di mana pembicaraan mereka itu sudah jauh, atau ada masuk dalam posisi dia di tengah jalan, nah itu kan agak susah. Karena mereka harus membicarakan lagi dari awal, utamanya terkait cawapres," ujar Arya.

Kemudian, dari sisi KIB, Arya menilai koalisi ini masih konsisten menjaga seluruh tahapan, semisal proses penentuan capres-cawapres.

Baca juga: Soal Peluang Terbentuknya Koalisi Besar, Ketum Golkar: Kita Tunggu Tanggal Mainnya

Meski belum ada progres yang signifikan, menurutnya, masing-masing partai di KIB menyampaikan aspirasi mereka terkait tokoh-tokoh potensial sebagai capres-cawapres.

"Nah, kalaupun di antara mereka ada deadlock misalnya, tentu mereka akan dapat menyelesaikan pasti baik-baik juga. Jadi, untuk sekarang sih saya belum membaca ada indikasi yang kuat baik Golkar atau KIB akan bergabung ke Koalisi Perubahan," kata Arya.

Sebagai informasi, sejumlah ketua umum (ketum) partai politik menghadiri acara buka puasa bersama di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta, pada Sabtu (25/3/2023).

Pantauan Kompas.com, para ketua umum yang hadir di antaranya Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, hingga Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi.

Lalu, mantan ada mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta KH Nasaruddin Umar.

Baca juga: KIB Tak Kunjung Umumkan Capres, Golkar: Ada Waktunya…

Hadir pula Ketum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai tuan rumah dan calon presiden (capres) dari KPP Anies Baswedan.

Masing-masing ketua umum tersebut tidak datang bersamaan. Tetapi, mereka memasuki ballroom utama bersamaan sekitar pukul 17.21 WIB.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, semua partai politik (parpol) yang berada di parlemen RI diundang dalam acara tersebut.

“Ya semua partai Senayan diundang. Enam ketua umum yang sudah konfirmasi,” ujar Hermawi saat dihubungi wartawan.

Diketahui, KPP telah resmi terbentuk pasca-nota kesepakatan ditandatangani oleh pimpinan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pengumuman terbentuknya koalisi disampaikan oleh tim kecil di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta, pada 24 Maret 2023.

Baca juga: Ditanya Soal Prabowo-Ganjar, Golkar Singgung Restu Jokowi untuk Airlangga

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Nasional
Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Nasional
Soal Dugaan Putusan MK Bocor, Ketua Komisi II DPR Yakin 9 Hakim Konstitusi Objektif

Soal Dugaan Putusan MK Bocor, Ketua Komisi II DPR Yakin 9 Hakim Konstitusi Objektif

Nasional
PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

Nasional
Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Nasional
Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Nasional
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com