Pemerintah Lobi FIFA soal Israel: Sudah Ajukan Syarat, tapi Tidak Diterima

"Tentu saja kepesertaan masing-masing negara yang ikut dalam event ini tidak ada keterkaitannya dengan masalah suka atau tidak suka dengan negara-negara yang ikut serta tersebut," kata Zuhair dalam konferensi pers di Kedubes Palestina, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Zuhair berpandangan, kehadiran Israel ke Indonesia merupakan bagian dari kompetisi yang sudah berjalan dengan berbagai aturan yang berlaku.

Ia pun meyakini bahwa dukungan pemerintah Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah dengan adanya keikutsertaan Israel.

Baca juga: Wagub Bali Sebut Koster Sudah Perhitungkan Dampak Menolak Timnas Israel di Piala Dunia U20

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana pun menyayangkan penolakan yang disampaikan politikus dan kepala daerah, padahal Palestina tidak mempersoalkan kehadiran Israel.

"Penolakan timnas Israel untuk bertanding di Indonesia seolah membuat Indonesia lebih Palestina daripada Palestina," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, penolakan ini seolah memandang bahwa warga Israel atau negara yang diwakilinya adalah suatu hal yang haram untuk hadir di Indonesia.

Padahal, kata Hikmahanto, yang seharusnya ditentang oleh Indonesia adalah kebijakan pemerintah zionis Israel yang mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina.

Baca juga: Erick Thohir Akan ke Zurich, Lobi FIFA Soal Timnas Israel di Piala Dunia U-20

Hikmahanto pun memandang penolakan ini tidak berdasar karena delegasi Israel nyatanya juga hadir di Sidang Majelis Inter-Parliamentary Union (IPU) di Bali pada Maret 2022.

Ia mengatakan, situasi penyelenggaraan IPU serupa dengan Piala Dunia U-20 di mana Indonesia sebagai tuan rumah tidak memiliki kendali atas siapa saja yang berpartisipasi di event tersebut.

"Sepanjang Indonesia telah menyatakan diri bersedia menjadi tuan rumah maka Indonesia harus mengambil risiko untuk tidak menolak siapa pun anggota dari penyelenggara event internasional," kata Hikmahanto.