Pemerintah Lobi FIFA soal Israel: Sudah Ajukan Syarat, tapi Tidak Diterima

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melakukan lobi ke Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sebagai buntut dari pro dan kontra mengenai keikutsertaan tim nasional Israel pada Piala Dunia U-20 2023 yang akan digelar di Indonesia.

Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendy mengungkapkan, pemerintah sudah mengajukan sejumlah syarat kepada FIFA mengenai keikutsertaan Israel, tetapi tidak mendapatkan respons positif.

"Ya tentu saja kita menyayangkan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang kita ajukan ke FIFA kelihatannya tidak mendapatkan kesempatan," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Muhadjir tidak menjelaskan syarat apa saja yang disampaikan pemerintah kepada FIFA.

Ia hanya mengatakan, prasyarat itu diajukan karena Pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

"Karena itu, kalau dalam ketika ada negara yang timnya kita indikasikan masuk kategori itu harus ada prasyarat-prasyarat khusus dan itulah yang kita ajukan ke FIFA dan kelihatannya tidak ada titik temu," kata Muhadjir.

Kendati demikian, Muhadjir menegaskan bahwa sikap itu bukan berarti Indonesia menolak kehadiran Israel dengan alasan taat kepada konstitusi.

Menurut dia, prasyarat itu diajukan agar keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U20 tidak dianggap melanggar konstitusi Indonesia.

"Bukan berarti kita menolak kehadiran dia, dan untuk itu kita sudah mengajukan beberapa kondisi kepada FIFA. Dia boleh asal gini, gini, gini, gitu lho," ujar Muhadjir.

Walaupun belum mendapat respons positif, Muhadjir mengaku masih optimistis Indonesia dapat menggelar Piala Dunia U20 sesuai rencana.

Ia mengatakan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan terbang ke Zurich untuk melobi FIFA terkait polemik keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20.

"Kita masih berharap ada perubahan sikap dari FIFA dan juga kita akan mencoba untuk mengakomodasi bebagai macam penolakan dari dalam," kata Muhadjir.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menambahkan, pemerintah akan mencari jalan keluar mengenai polemik keikutsertaan Israel.

Di satu sisi, ia menegaskan, Indonesia tidak mempunyai dan tidak akan melakukan hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka.

Menurut dia, sikap tersebut disuarakan oleh Presiden Soekarno lewat forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Konferensi Asia Afrika (KAA), bahkan hingga mengadakan Pesta Olahraga untuk Negara-Negara Berkembang (Ganefo) sebagai bentuk perlawanan atas imperialisme.

Di sisi lain, Mahfud juga menekankan bahwa Indonesia ingin bergaul di dunia internasional dan menjadikan olahraga sebagai salah satu pintu masuknya.

"Kita olah kedua pandangan ini agar Indonesia tetap jaya dan sejahtera, maju, dan tetap tidak akan mendukung Israel, tetap akan mendukung kemerdekaan Palestina, dan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina tidak diakui sebagai sebuah negara oleh Israel," kata Mahfud.

"Nah, langkah-langkah berikutnya tunggu saja," imbuh dia.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap, Piala Dunia U-20 tetap digelar di Indonesia karena ajang tersebut dapat mendongkrak jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Sandiaga menuturkan, pemerintah telah menargetkan kunjungan 7,4 juta wisatawan mancanegara dan pergerakan 1,4 miliar wisatawan nusantara pada tahun ini.

Ia menyebutkan, target tersebut salah satunya disebabkan oleh penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 di Indonesia sebagai event berkelas internasional.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif sebagai bagian dari perhelatan tersebut.

"Ada beberapa event internasional yang besar-besar dan yang terbesar ini adalah FIFA World Cup U-20, jadi ini pasti akan sangat berdampak negatif terhadap pencapaian target wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan nusantara," ujar Sandiaga.

Ditolak politisi, tak dipersoalkan Palestina

Nasib penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia menjadi pertanyaan setelah FIFA membatalkan drawing atau pengundian grup yang sedianya digelar di Bali pada Jumat (31/3/2023) pekan ini.

Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga mengungkapkan, pembatalan drawing itu tak lepas dari sikap Gubernur Bali I Wayan Koster yang menolak keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U-20.

"Memang kami belum mendapat surat resmi dari FIFA, tetapi pesannya jelas karena adanya penolakan dari Gubernur Bali yang menolak tim Israel sehingga dengan sendirinya drawing tidak bisa dilaksanakan tanpa seluruh peserta," kata Arya, Minggu (26/3/2023).

Selain Koster, penolakan terhadap timnas Israel juga disuarakan oleh sejumlah politikus dan organisasi masyarakat, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Mereka umumnya menolak kehadiran Israel dengan alasan komtimen dalam mendukung kemerdekaan Palestina yang menurut mereka sesuai dengan amanat dari Presiden Bung Karno.

Akan tetapi, Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia Zuhair Al Shun justru tidak berkeberatan dengan partisipasi timnas Israel.

Menurut dia, kepesertaan masing-masing negara yang ikut serta dalam event bergengsi tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah suka atau tidak suka.

"Tentu saja kepesertaan masing-masing negara yang ikut dalam event ini tidak ada keterkaitannya dengan masalah suka atau tidak suka dengan negara-negara yang ikut serta tersebut," kata Zuhair dalam konferensi pers di Kedubes Palestina, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Zuhair berpandangan, kehadiran Israel ke Indonesia merupakan bagian dari kompetisi yang sudah berjalan dengan berbagai aturan yang berlaku.

Ia pun meyakini bahwa dukungan pemerintah Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah dengan adanya keikutsertaan Israel.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana pun menyayangkan penolakan yang disampaikan politikus dan kepala daerah, padahal Palestina tidak mempersoalkan kehadiran Israel.

"Penolakan timnas Israel untuk bertanding di Indonesia seolah membuat Indonesia lebih Palestina daripada Palestina," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, penolakan ini seolah memandang bahwa warga Israel atau negara yang diwakilinya adalah suatu hal yang haram untuk hadir di Indonesia.

Padahal, kata Hikmahanto, yang seharusnya ditentang oleh Indonesia adalah kebijakan pemerintah zionis Israel yang mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina.

Hikmahanto pun memandang penolakan ini tidak berdasar karena delegasi Israel nyatanya juga hadir di Sidang Majelis Inter-Parliamentary Union (IPU) di Bali pada Maret 2022.

Ia mengatakan, situasi penyelenggaraan IPU serupa dengan Piala Dunia U-20 di mana Indonesia sebagai tuan rumah tidak memiliki kendali atas siapa saja yang berpartisipasi di event tersebut.

"Sepanjang Indonesia telah menyatakan diri bersedia menjadi tuan rumah maka Indonesia harus mengambil risiko untuk tidak menolak siapa pun anggota dari penyelenggara event internasional," kata Hikmahanto.