Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/03/2023, 16:11 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Anies dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said menyatakan, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tetap memiliki daya tarik untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies.

Alasannya, dua organisasi massa Islam itu selama ini selalu melahirkan tokoh pemimpin nasional.

“Sumber-sumber kepemimpinan adalah organisasi. Semakin besar, dan kompleks organisasi yang diurus, maka akan lahir para pemimpin yang tangguh dan teruji secara kredibilitas,” ujar Sudirman pada Kompas.com, Senin (27/3/2023).

Baca juga: Survei Indikator: Hanya Mukjizat Bisa Ubah Elektabilitas Ganjar-Anies-Prabowo dari 3 Besar

“Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah adalah dua ormas keagamaan yang berskala besar, dan kompeksitas tinggi. Sangat wajar bila dari keduanya lahir pemimpin-pemimpin teruji seperti Gus Dur, Buya Syafi’i Maarif, Kyai Ma’ruf Amin dan lain-lain,” papar dia.

Ia sepakat untuk tidak menarik NU maupun Muhammadiyah ke dalam politik praktis.

Namun, tokoh-tokoh yang berasal dari kedua ormas tersebut tak dapat dipungkiri memiliki kapasitas.

“Pribadi-pribadi unggul yang lahir dari kedua institusi itu bisa menjadi bagian dari national talent pool,” tutur dia.

Maka, lanjut Sudirman, Tim Delapan KPP yang diminta Anies membantu proses pencarian cawapres akan membuka berbagai masukan untuk menyeleksi kandidat pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Dalam memperluas sumber talenta kepemimpinan ini, Tim Delapan mendengar masukan dari berbagai tokoh, dan pemimpin berbagai organisasi,” pungkas dia.

Diketahui Ketua Bidang Keorganisasian PBNU Ishfah Abidal Aziz meminta NU tak disangkut pautkan dengan proses pencarian kandidat cawapres Anies.

Baca juga: Selain Partai Koalisi Jokowi, PBB Bakal Jajaki Kunjungan Ke Partai Koalisi Pengusung Anies

Dalam pandangannya, NU merupakan organisasi sosial keagamaan sehingga tak semestinya membicarakan politik praktis.

"Sekali lagi, kita tidak pada kapasitas untuk mendukung, menyodorkan, merestui (tokoh cawapres dari NU). Itu tidak. Bukan itu ranah NU," kata Ishfah saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/3/2023).

Ia pun meminta berbagai parpol membicarakan politik praktis, tanpa melibatkan tokoh NU.

"Partai politik kan sekarang ada banyak ya. Ada Golkar, Nasdem, Demokrat, PDI-P, ada PPP, ada PKB. Sudahlah, rembugan sajalah partai partai politik itulah. Jangan tarik-tarik NU-lah," sebut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita 'Clear'-kan Dulu dengan MK

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita "Clear"-kan Dulu dengan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Nasional
Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Nasional
Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Nasional
Wapres Kukuhkan Enam Anggota Badan Pengarah Papua

Wapres Kukuhkan Enam Anggota Badan Pengarah Papua

Nasional
Puan Maharani Susul Pengurus DPP PDI-P ke Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar

Puan Maharani Susul Pengurus DPP PDI-P ke Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar

Nasional
Windy Idol Penuhi Panggilan KPK Jadi Saksi Kasus Dugaan Suap di MA

Windy Idol Penuhi Panggilan KPK Jadi Saksi Kasus Dugaan Suap di MA

Nasional
KSP Sebut Jokowi Sudah Dengar soal Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

KSP Sebut Jokowi Sudah Dengar soal Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

Nasional
Bencana Mei 1998 dan 2023 dalam Berita Kompas

Bencana Mei 1998 dan 2023 dalam Berita Kompas

Nasional
BRIN Sanksi Thomas Djamaluddin Minta Maaf Terbuka Buntut Kasus Ancaman ke Warga Muhammadiyah

BRIN Sanksi Thomas Djamaluddin Minta Maaf Terbuka Buntut Kasus Ancaman ke Warga Muhammadiyah

Nasional
Putusan MK Diduga Bocor, KSP: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan Atur Sistem Pemilu

Putusan MK Diduga Bocor, KSP: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan Atur Sistem Pemilu

Nasional
Pimpinan PDI-P Sambangi Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar sebagai Capres

Pimpinan PDI-P Sambangi Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar sebagai Capres

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Presiden yang Dukung Partai-Kandidat Tertentu Saat Pemilu Dinilai Tak Netral

Survei Litbang “Kompas”: Presiden yang Dukung Partai-Kandidat Tertentu Saat Pemilu Dinilai Tak Netral

Nasional
Tunggu Luhut Pulang ke Indonesia, Sidang Haris Azhar dan Fatia Ditunda

Tunggu Luhut Pulang ke Indonesia, Sidang Haris Azhar dan Fatia Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com