Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Tak Mau Diseret soal Pencarian Cawapres Anies, Sudirman Said: Kita Hormati

Kompas.com - 27/03/2023, 13:27 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Anies di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Sudirman Said mengatakan, pihaknya menghormati keinginan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk tidak dikait-kaitkan dengan pencarian calon wakil presiden Anies Baswedan. 

Sebelumnya, Ketua Bidang Keorganisasian PBNU Ishfah Abidal Aziz menyatakan tak mau diseret-seret dalam politik praktis terkait pencarian cawapres Anies.

“Secara institusi NU, dan Muhammadiyah kita jaga, dan kita hormati untuk tidak terbawa dalam politik praktis, termasuk pencalonan presiden atau wakil presiden,” ujar Sudirman pada Kompas.com, Senin (27/3/2023).

Baca juga: Keengganan PBNU Masuk dalam Riuhnya Pencarian Cawapres Anies Baswedan

Meski begitu, ia menyatakan bahwa organisasi massa besar seperti NU dan Muhammadiyah selama ini dikenal selalu melahirkan tokoh-tokoh pemimpin bangsa.

Sebab, organisasi tersebut begitu besar dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

“Sangat wajar bila dari keduanya lahir pemimpin-pemimpin teruji seperti Gus Dur, Buya Syafi’i Maarif, Kyai Ma’ruf Amin dan lain-lain,” ucap dia.

Menurut dia, tak bisa dipungkiri jika dari kedua organisasi itu akhirnya muncul potensi pemimpin nasional masa depan.

Hal tersebut menjadi referensi bagi Tim Delapan KPP untuk mencari pasangan Anies.

“Dalam memperluas sumber talenta kepemimpinan, Tim Delapan mendengar masukan dari berbagai tokoh, dan pemimpin organisasi,” kata dia.

Saat ini, Tim Delapan KPP bersama Anies tengah melakukan pencarian figur cawapres.

Baca juga: Koalisi Perubahan Resmi Terbentuk, Siapa Saja Figur yang Berpotensi Jadi Cawapres Anies?

Sudirman sempat menyinggung tokoh NU yang dinilai patut dipertimbangkan untuk menjadi pasangan Anies dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Koordinator Juru Bicara PKS M Kholid pun menyatakan tak ada resistensi dari PKS untuk menerima wacana tersebut.

Menurut dia, sebagai organisasi Islam terbesar, tokoh NU memang layak untuk masuk dalam radar pencalonan wakil presiden.

“Jadi wajar jika tokoh NU menjadi alternatif yang memiliki daya tarik,” tutur Kholid, dikonfirmasi Sabtu (25/3/2023).


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com