Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Cawapres Anies, PBNU: Kami Tak Berkapasitas untuk Mendukung, Menyodorkan, dan Merestui

Kompas.com - 26/03/2023, 16:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Keorganisasian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ishfah Abidal Aziz menegaskan bahwa organisasinya tak ingin diseret-seret dalam ranah politik praktis mencari calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Baswedan.

Sebab, PBNU tak memiliki kapasitas membicarakan politik praktis. Ishfah menilai, PBNU pada hakikatnya adalah organisasi sosial keagamaan.

"Sekali lagi, kita tidak pada kapasitas untuk mendukung, menyodorkan, merestui (tokoh cawapres dari NU). Itu tidak. Bukan itu ranah NU," kata Ishfah saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/3/2023).

Ishfah mengatakan, perihal politik praktis sepenuhnya adalah ranah partai politik.

Baca juga: Tim Anies Nilai Tokoh NU Layak Jadi Cawapres, PBNU: Jangan Tarik NU ke Politik Praktis

Untuk itu, ia mempersilakan partai politik berkumpul membicarakan hal tersebut, dengan tidak melibatkan tokoh atau pun warga NU.

"Partai politik kan sekarang ada banyak ya. Ada Golkar, Nasdem, Demokrat, PDI-P, ada PPP, ada PKB. Sudahlah, rembugan saja lah partai partai politik itu lah. Jangan tarik-tarik NU lah," ujarnya.

Akan tetapi, Ishfah menyatakan bahwa PBNU terbuka kepada siapa saja yang ingin berdiskusi mengenai persoalan bangsa dan umat masyarakat.

Jika ingin mendiskusikan soal cawapres, kata Ishfah, lakukan dengan cara yang baik.

Namun, ia tak menjabarkan seperti apa upaya yang baik itu.

"Terserah bagaimana caranya. Lakukan dengan upaya-upaya yang baik. Itu saja," katanya.

Baca juga: Ditanya Soal Wakil NU Sebagai Cawapres, Demokrat: Kita Sudah Percaya Anies

Terakhir, Ishfah juga tak ingin PBNU seolah dipaksa memberikan restu terhadap tokoh-tokoh yang potensial menjadi cawapres Anies.

"Jadi, sekali lagi ya jangan kemudian dipaksa, harus ada restu atau apa. Bukan kapasitas NU bicara itu. Bukan ruang itu, NU bicaranya adalah sosial keagamaan, bukan bicara soal politik," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Sudirman Said menyatakan bahwa tokoh NU layak untuk menjadi cawapres Anies.

Namun, selain mempertimbangkan lima kriteria itu, Sudirman mengatakan bahwa pihaknya mesti mempertimbangkan beberapa hal lain.

"Walaupun basis massanya besar, tapi kalau punya beban urusan hukum itu ya pasti repot," kata Sudirman Said di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Baca juga: Sudirman Said Sebut Tokoh NU Layak Jadi Cawapres Anies, tapi...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com