Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/03/2023, 16:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Keorganisasian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ishfah Abidal Aziz menegaskan bahwa organisasinya tak ingin diseret-seret dalam ranah politik praktis mencari calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Baswedan.

Sebab, PBNU tak memiliki kapasitas membicarakan politik praktis. Ishfah menilai, PBNU pada hakikatnya adalah organisasi sosial keagamaan.

"Sekali lagi, kita tidak pada kapasitas untuk mendukung, menyodorkan, merestui (tokoh cawapres dari NU). Itu tidak. Bukan itu ranah NU," kata Ishfah saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/3/2023).

Ishfah mengatakan, perihal politik praktis sepenuhnya adalah ranah partai politik.

Baca juga: Tim Anies Nilai Tokoh NU Layak Jadi Cawapres, PBNU: Jangan Tarik NU ke Politik Praktis

Untuk itu, ia mempersilakan partai politik berkumpul membicarakan hal tersebut, dengan tidak melibatkan tokoh atau pun warga NU.

"Partai politik kan sekarang ada banyak ya. Ada Golkar, Nasdem, Demokrat, PDI-P, ada PPP, ada PKB. Sudahlah, rembugan saja lah partai partai politik itu lah. Jangan tarik-tarik NU lah," ujarnya.

Akan tetapi, Ishfah menyatakan bahwa PBNU terbuka kepada siapa saja yang ingin berdiskusi mengenai persoalan bangsa dan umat masyarakat.

Jika ingin mendiskusikan soal cawapres, kata Ishfah, lakukan dengan cara yang baik.

Namun, ia tak menjabarkan seperti apa upaya yang baik itu.

"Terserah bagaimana caranya. Lakukan dengan upaya-upaya yang baik. Itu saja," katanya.

Baca juga: Ditanya Soal Wakil NU Sebagai Cawapres, Demokrat: Kita Sudah Percaya Anies

Terakhir, Ishfah juga tak ingin PBNU seolah dipaksa memberikan restu terhadap tokoh-tokoh yang potensial menjadi cawapres Anies.

"Jadi, sekali lagi ya jangan kemudian dipaksa, harus ada restu atau apa. Bukan kapasitas NU bicara itu. Bukan ruang itu, NU bicaranya adalah sosial keagamaan, bukan bicara soal politik," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Sudirman Said menyatakan bahwa tokoh NU layak untuk menjadi cawapres Anies.

Namun, selain mempertimbangkan lima kriteria itu, Sudirman mengatakan bahwa pihaknya mesti mempertimbangkan beberapa hal lain.

"Walaupun basis massanya besar, tapi kalau punya beban urusan hukum itu ya pasti repot," kata Sudirman Said di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Baca juga: Sudirman Said Sebut Tokoh NU Layak Jadi Cawapres Anies, tapi...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com