Soal Cawapres Anies, PBNU: Kami Tak Berkapasitas untuk Mendukung, Menyodorkan, dan Merestui

Sebab, PBNU tak memiliki kapasitas membicarakan politik praktis. Ishfah menilai, PBNU pada hakikatnya adalah organisasi sosial keagamaan.

"Sekali lagi, kita tidak pada kapasitas untuk mendukung, menyodorkan, merestui (tokoh cawapres dari NU). Itu tidak. Bukan itu ranah NU," kata Ishfah saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/3/2023).

Ishfah mengatakan, perihal politik praktis sepenuhnya adalah ranah partai politik.

Untuk itu, ia mempersilakan partai politik berkumpul membicarakan hal tersebut, dengan tidak melibatkan tokoh atau pun warga NU.

"Partai politik kan sekarang ada banyak ya. Ada Golkar, Nasdem, Demokrat, PDI-P, ada PPP, ada PKB. Sudahlah, rembugan saja lah partai partai politik itu lah. Jangan tarik-tarik NU lah," ujarnya.

Jika ingin mendiskusikan soal cawapres, kata Ishfah, lakukan dengan cara yang baik.

Namun, ia tak menjabarkan seperti apa upaya yang baik itu.

"Terserah bagaimana caranya. Lakukan dengan upaya-upaya yang baik. Itu saja," katanya.

Terakhir, Ishfah juga tak ingin PBNU seolah dipaksa memberikan restu terhadap tokoh-tokoh yang potensial menjadi cawapres Anies.

"Jadi, sekali lagi ya jangan kemudian dipaksa, harus ada restu atau apa. Bukan kapasitas NU bicara itu. Bukan ruang itu, NU bicaranya adalah sosial keagamaan, bukan bicara soal politik," ujarnya.

Namun, selain mempertimbangkan lima kriteria itu, Sudirman mengatakan bahwa pihaknya mesti mempertimbangkan beberapa hal lain.

"Walaupun basis massanya besar, tapi kalau punya beban urusan hukum itu ya pasti repot," kata Sudirman Said di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (24/3/2023).