PSHK Desak Guntur Hamzah Mundur demi Jaga Marwah MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mendesak hakim konstitusi Guntur Hamzah untuk mundur dari jabatan hakim konstitusi karena terbukti melanggar etik dan asas integritas pada hari pertama menjabat, 23 November 2022.

Adapun Guntur terbukti melanggar etik berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Senin (20/3/2023), yang menjatuhi sanksi teguran tertulis lantaran mengubah frasa dalam putusan perkara nomor 103/PUU-XX/2022.

"Pengunduran diri ini penting untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi agar tetap mendapat kepercayaan dari publik," kata peneliti PSHK Fajri Nursyamsi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (21/3/2023).

Baca juga: Dinyatakan Melanggar Asas Integritas, Guntur Hamzah Perlu Mundur dari Hakim MK?

Apa pun yang terjadi, Guntur dinilai perlu angkat kaki dari posisinya sebagai hakim pada lembaga pengawal konstitusi itu.

Sebelumnya, Guntur merupakan Sekretaris Jenderal MK. Ia mendadak diusulkan DPR RI menggantikan eks hakim konstitusi Aswanto yang dicopot sepihak secara inkonstitusional oleh Dewan.

Pada hari pertamanya bertugas, tepatnya sekitar 6 jam setelah dilantik di Istana, Guntur langsung ikut dalam sidang pembacaan beberapa putusan MK, termasuk perkara nomor 103/PUU-XX/2022 yang menguji pasal pemberhentian hakim MK.

"PSHK mendesak DPR segera mencabut mandat Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi dan mengembalikan Aswanto sebagai hakim Konstitusi karena pengangkatan Guntur Hamzah terbukti melanggar UU MK dan Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022," kata Fajri.

Pertimbangan MKMK

MKMK menyampaikan beberapa pertimbangan di balik sanksi tersebut.

MKMK menilai, usulan perubahan substansi ketika putusan dibacakan merupakan hal wajar di MK karena tidak adanya prosedur baku. Namun, hal itu dapat diterima selama usul perumahan itu disetujui 8 hakim lain.

Baca juga: Terungkap, Detik-detik dan Alasan Guntur Hamzah Ubah Putusan MK Terkait Aswanto

Akan tetapi, dalam kasus Guntur, MKMK tak menemukan adanya upaya meminta persetujuan dari 8 hakim konstitusi lain atau setidak-tidaknya hakim drafter dalam perkara tersebut.

Yang terjadi, para hakim konstitusi, minus Arief Hidayat, baru mengetahui perubahan substansi ini pada Rapar Permusyawaratan Hakim (RPH) setelah pemberitahuan dari panitera.

"Majelis Kehormatan berpendapat bahwa persetujuan demikian tidak pernah terjadi bahkan tidak pernah dimintakan selain kepada hakim Arief Hidayat," kata Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna dalam sidang pembacaan putusan etik, Senin (20/3/2023).

MKMK juga menyoroti bahwa kasus pelanggaran etik ini terjadi pada hari pertama Guntur bertugas sebagai hakim konstitusi.

Namun, MKMK tidak mengantongi bukti cukup kuat apakah tindakan Guntur bermotif pribadi untuk memperkuat keabsahan pengangkatan dirinya sebagai hakim konstitusi.

Hal yang memberatkan dan meringankan

MKMK menilai ada beberapa hal yang memberatkan sehingga Guntur dianggap layak disanksi.