Polemik Santunan Korban Gagal Ginjal Akut: Dijanjikan Muhadjir, Dibantah Risma

Muhadjir menyebut, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pun telah menyerahkan data penerima bantuan kepada Kemensos.

Baca juga: Telusuri Penyebab Gagal Ginjal, Polisi Cek Vaksin Imunisasi dan Paracetamol Drop

Saat ini, Kemensos perlu melakukan verifikasi data terlebih dahulu sebelum menyerahkan bantuan kepada korban. Pasalnya, setiap rupiah uang yang dikeluarkan dari APBN perlu dipertanggungjawabkan.

"Pak Menkes juga sudah mengirim datanya. Perlu verifikasi. Karena ini uang APBN kita enggak bisa main-main, karena itu satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan secara administratif, harus prudent, kan," ucap Muhadjir.

Muhadjir tidak memungkiri, proses verifikasi hingga penyerahan bantuan memerlukan waktu. Namun ia memastikan, pemerintah akan memastikan korban gagal ginjal mendapatkan perhatian.

"Kita harus hati-hati. Perlu waktu, lah. Tapi pasti akan kita perhatikan (korban gagal ginjal)," jelas Muhadjir.

Tak punya anggaran

Kini Risma, sapaan Tri Rismaharini, justru menyatakan Kemensos tidak mempunyai anggaran untuk memberikan santunan bagi korban gagal ginjal akut.

"Kami kan enggak ada anggarannya. Duit dari mana anggarannya kalau itu nanti harus cuci darah itu kan tidak bisa sekali kan harus berkali-kali. Duit dari mana kami, berat biayanya," kata Risma saat ditemui di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2023).

Risma mengungkapkan, ia sudah menyampaikan pesan tersebut kepada Muhadjir.

"Makanya kemarin saya sudah matur ke Pak Menko PMK, 'Pak, kami enggak ada uang'. Kalau (santunan) dikasih satu kali, terus dia cuci ginjal, terus dari mana duitnya begitu. Jadi kami tidak ada anggaran untuk itu," ujar Risma.

Baca juga: Saat Komnas HAM Anggap Pemerintah Lamban dan Biarkan Kasus Gagal Ginjal Akut

Risma mengatakan, untuk memberikan bantuan Kemensos kerap bekerja sama dengan beberapa platform, yakni Kita Bisa dan Benih Baik.

MUHAMAD SYAHRI ROMDHON Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta proses hukum terhadap guru ngaji yang melakukan pelecehan seksual 11 anak di bawah umur, ditegakkan hingga tuntas, Senin (20/3/2023)

Dengan demikian, bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan turut dibantu oleh masyarakat yang menyumbang, atau tak seluruhnya anggaran kementerian.

Risma juga menyampaikan, anggaran di balai-balai Kemensos sudah mengalami penurunan hingga Rp 300 miliar. Begitu pula anggaran bencana yang turun sekitar 50 persen.

"Ini saja aku juga bingung karena kemarin case Kanjuruhan itu enggak terduga sekian ratus itu kami harus biayai. Habis uangnya ini, sudah minus itu, jadi (uang) santunan itu sudah minus," tutur Risma.

Adapun balai-balai ini diisi oleh orang-orang yang membutuhkan, meliputi ODGJ, anak telantar, orang telantar, anak sakit, hingga tempat rehabilitasi.

Baca juga: Komnas HAM Minta Keluarga Gagal Ginjal Akut Lapor jika Alami Kesulitan Berobat

"Makanya saya itu harus hati-hati sekali gunakan ini. Jangan sampai nanti. Saya kan harus hitung-hitung supaya nanti satu tahun anggaran itu cukup, begitu lho," ujar Risma.

"Kalau nanti saya gunakan (untuk) yang lain, nanti orang-orang (di balai) ini mau dikasih makan apa? Orang ODGJ mau makan mereka. Makanya saya harus hitung supaya mereka bisa sampai selesai tahun ini," ujar Risma.

(Penulis : Fika Nurul Ulya | Editor : Bagus Santosa, Icha Rastika)