Polemik Santunan Korban Gagal Ginjal Akut: Dijanjikan Muhadjir, Dibantah Risma

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana santunan pemerintah bagi ahli waris dan korban kasus gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) yang meninggal dunia menimbulkan polemik.

Wacana bantuan itu dilontarkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta pada Selasa, 28 Februari 2023 lalu.

Saat itu Budi juga mengusulkan supaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menanggung seluruh obat bagi pasien gagal ginjal akut yang menjalani rawat jalan.

"Jadi ada 2 (bantuan). Kalau yang terkena penyakit, obatnya ditanggung oleh BPJS kesehatan, kita bayari premi. Dan untuk yang meninggal ada santunan," kata Budi di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat.

Kendati begitu, skema pemberian santunan ini masih dibicarakan lebih lanjut dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Sebab, kewenangan pemberian bantuan ini berada di bawah Kemenko PMK untuk berkoordinasi dengan kementerian lain yang ada di bawahnya.

"Tapi kita sudah meminta ada 2 (bantuan), yakni (obatnya) ditanggung dan ada santunan. Sekarang Pak Menko akan membantu mengkoordinasikan dengan kementerian lain, karena wewenangnya ada di sana," tutur Budi.

Kasus gagal ginjal mencuat sejak tahun lalu yang disebabkan oleh keracunan obat sirup mengandung zat kimia berbahaya etilen glikol dan dietilen glikol (EG/DEG).

Zat kimia berbahaya ini sejatinya tidak boleh ada dalam obat sirup, tetapi cemarannya kemungkinan ada karena zat pelarut tambahan yang diperbolehkan di dalam obat sirup, yakni propilen glikol, polietilen glikol, gliserin/gliserol, dan sorbitol.

Cemaran ini tidak membahayakan sepanjang tidak melebihi ambang batas. Data Kemenkes hingga 5 Februari 2023 mencatat, sebanyak 326 kasus gagal ginjal yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia.

Jumlah korban yang meninggal akibat kasus ini mencapai 204 orang. Tak berhenti sampai situ, para korban menggungat Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta beberapa perusahaan farmasi maupun distributor yang tidak memenuhi ketentuan.

Mereka menganggap Kemenkes dan BPOM lalai dan menuntut biaya ganti rugi.

Diproses

Beberapa waktu berselang, Muhadjir mengatakan santunan bagi korban gagal ginjal akut sedang diproses di Kementerian Sosial.

Muhadjir menyatakan sudah menyampaikan usulan dari Kemenkes kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Sudah, saya juga sudah menyampaikan ke Bu Mensos. Bantuan gagal ginjal juga sekarang diproses di Kemensos, karena itu harus diverifikasi," kata Menko setelah acara peluncuran Permenko Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru di Kemenko PMK, Rabu (8/3/2023).

Muhadjir menyebut, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pun telah menyerahkan data penerima bantuan kepada Kemensos.

Saat ini, Kemensos perlu melakukan verifikasi data terlebih dahulu sebelum menyerahkan bantuan kepada korban. Pasalnya, setiap rupiah uang yang dikeluarkan dari APBN perlu dipertanggungjawabkan.

"Pak Menkes juga sudah mengirim datanya. Perlu verifikasi. Karena ini uang APBN kita enggak bisa main-main, karena itu satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan secara administratif, harus prudent, kan," ucap Muhadjir.

Muhadjir tidak memungkiri, proses verifikasi hingga penyerahan bantuan memerlukan waktu. Namun ia memastikan, pemerintah akan memastikan korban gagal ginjal mendapatkan perhatian.

"Kita harus hati-hati. Perlu waktu, lah. Tapi pasti akan kita perhatikan (korban gagal ginjal)," jelas Muhadjir.

"Kami kan enggak ada anggarannya. Duit dari mana anggarannya kalau itu nanti harus cuci darah itu kan tidak bisa sekali kan harus berkali-kali. Duit dari mana kami, berat biayanya," kata Risma saat ditemui di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2023).

Risma mengungkapkan, ia sudah menyampaikan pesan tersebut kepada Muhadjir.

"Makanya kemarin saya sudah matur ke Pak Menko PMK, 'Pak, kami enggak ada uang'. Kalau (santunan) dikasih satu kali, terus dia cuci ginjal, terus dari mana duitnya begitu. Jadi kami tidak ada anggaran untuk itu," ujar Risma.

Risma mengatakan, untuk memberikan bantuan Kemensos kerap bekerja sama dengan beberapa platform, yakni Kita Bisa dan Benih Baik.

Dengan demikian, bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan turut dibantu oleh masyarakat yang menyumbang, atau tak seluruhnya anggaran kementerian.

Risma juga menyampaikan, anggaran di balai-balai Kemensos sudah mengalami penurunan hingga Rp 300 miliar. Begitu pula anggaran bencana yang turun sekitar 50 persen.

"Ini saja aku juga bingung karena kemarin case Kanjuruhan itu enggak terduga sekian ratus itu kami harus biayai. Habis uangnya ini, sudah minus itu, jadi (uang) santunan itu sudah minus," tutur Risma.

Adapun balai-balai ini diisi oleh orang-orang yang membutuhkan, meliputi ODGJ, anak telantar, orang telantar, anak sakit, hingga tempat rehabilitasi.

"Makanya saya itu harus hati-hati sekali gunakan ini. Jangan sampai nanti. Saya kan harus hitung-hitung supaya nanti satu tahun anggaran itu cukup, begitu lho," ujar Risma.

"Kalau nanti saya gunakan (untuk) yang lain, nanti orang-orang (di balai) ini mau dikasih makan apa? Orang ODGJ mau makan mereka. Makanya saya harus hitung supaya mereka bisa sampai selesai tahun ini," ujar Risma.

(Penulis : Fika Nurul Ulya | Editor : Bagus Santosa, Icha Rastika)