Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalkulasi Megawati Umumkan Capres, Hasto: Ada Aspek Simbolik, Juni Bulan Bung Karno, Agustus Proklamasi

Kompas.com - 21/03/2023, 09:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memiliki berbagai pertimbangan untuk menentukan langkah politik ke depan, termasuk momentum pengumuman calon presiden (capres).

Salah satu pertimbangan itu yakni aspek simbolik. Megawati melakukan kalkulasi berdasarkan momentum politik lewat peristiwa bersejarah.

"Ada aspek-aspek simboliknya. Bulan Juni bulan Bung Karno, bulan Agustus Proklamasi Kemerdekaan kita, September pendaftaran (capres-cawapres)," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Baca juga: Jokowi Beri Masukan soal Capres ke Megawati dalam Pertemuan di Istana

Hasto menegaskan bahwa tak ada seorang pun di PDI-P yang bisa memastikan momentum strategis partai selain Megawati.

Demikian juga momentum strategis PDI-P dalam pengusungan capres-cawapres 2024.

"Ya jadi momentum-momentum strategis itu hanya Bu Mega yang memutuskan, dan itu result dari berbagai aspek, termasuk kesiapsiagaan dari seluruh jajaran partai," kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan bahwa Pemilu tidak hanya berkutat soal capres dan cawapres.


Di sisi lain, menurut dia, ada tahapan pemilihan legislatif (pileg) yang mana memilih calon anggota Dewan.

Untuk itu, Hasto menegaskan bahwa PDI-P juga melakukan kalkulasi untuk melahirkan calon anggota legislatif (caleg).

"Pemilu ini kan bukan hanya bicara capres cawapres. Pemilu itu saksinya bagaimana anggota legislatifnya, apakah sudah dipersiapkan dengan baik, kemudian tim kampanyenya bagaimana, visi misinya," ujar Hasto.

"Ini satu kesatuan proses. Enggak bisa dilepaskan hanya sosok calonnya saja," kata dia.

Baca juga: Jokowi Beri Masukan soal Capres, Hasto PDI-P: Terkait Nama, Tanya Bu Mega

Hingga kini, PDI-P belum memutuskan capres yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2024.

Sejauh ini, ada dua kader yang dianggap berpotensi jadi capres dari PDI-P, yakni Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Megawati sudah menegaskan bahwa terkait pengumuman capres adalah urusannya. Hal ini disampaikan Megawati dalam pidato politiknya di acara hari ulang tahun (HUT) ke-50 PDI-P 10 Januari lalu.

"Sekarang nungguin (momentum pengumuman capres), enggak ada, ini urusan gue," kata Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com