Respons Anies, Jubir Menko Marves Klaim Luhut Tak Pernah Bicara Perubahan Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi mengeklaim, Luhut Binsar Pandjaitan tak pernah bicara soal keinginan mengubah konstitusi.

Ini dia sampaikan merespons pernyataan Anies Baswedan yang menyebut ada menteri koordinator yang terang-terangan menginginkan konstitusi diubah.

"Ya kita bicara faktual saja, ada tidak Pak Menko Luhut atau Menko lain bicara mengenai perubahan konstitusi?" kata Jodi kepada Kompas.com, Senin (20/3/2023).

Baca juga: Sebut Ada Menko Terang-terangan Ingin Ubah Konstitusi, Anies Singgung Luhut?

Kendati demikian, Jodi mengakui bahwa Luhut sempat menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024. Namun, tidak dengan perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Berkebalikan dari pernyataan Anies, kata Jodi, Luhut berkomitmen untuk menciptakan demokrasi yang sehat di Tanah Air.

"Ya pastilah kalau untuk demokrasi yang sportif. Kalau demokrasi artinya orang bebas melempar tuduhan atau isu emang ada yang mau?" ujarnya.

Lebih lanjut, Jodi menilai, ucapan Anies itu tidak jelas. Menurut dia, hanya Anies yang mengetahui maksud perkataannya sendiri.

"Saya tidak bisa mengomentari sesuatu yang tidak jelas. Jadi yang bisa menerangi misteri ini hanya Pak Anies," tutur Jodi.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyinggung adanya menteri koordinator yang terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi. Namun, dia tak secara gamblang mengungkap sosok yang dimaksud.

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dukungan untuk mengubah konstitusi tersebut disampaikan secara terbuka di hadapan publik oleh seorang pejabat sekelas menteri koordinator.

"Kita tak bisa bayangkan ada petinggi menyatakan 'mari kita ubah konstitusi', tak pernah kita bayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan?" kata Anies dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

"Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, enggak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci ini, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak orang yang mau mendukung," imbuhnya.

Baca juga: Cerita Luhut Anak Sopir Bus Sibualbuali, Ibu Tak Tamat SD, Kini Jadi Menteri

Anies menyebut, praktik tersebut harus dilawan demi menyelamatkan semangat reformasi 1998. Dia juga bilang bahwa setiap aturan terus dijaga dan dihormati demi masa depan yang lebih baik.

“Yang kita butuhkan hanyalah fair play, yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan, yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Publik pun berspekulasi pernyataan Anies ini ditujukan buat Luhut. Sebab, dari empat menko Kabinet Indonesia Maju, Luhut pernah terang-terangan menggulirkan isu penundaan pemilu pada awal 2022 lalu.

Baca juga: Verifikasi Tahap Pertama Bakal Calon DPD, KPU Periksa 771 Berkas

Desas-desus pemilu ditunda itu sempat memunculkan isu perubahan konstitusi. Sebab, UUD 1945 mengatur pemilu harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

"(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," kata Luhut di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Saat itu, Luhut mengaku paham bahwa upaya menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR.

Baca juga: Soal Penundaan Pemilu, KPU: Tinggal Nunggu Putusan Banding

Dia pun mengaku bakal menyambut baik jika wacana tersebut terealisasi. Namun, seandainya tidak berjalan, itu tak akan menjadi soal.

“(Kalau) MPR nggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?” kata Luhut.

Selain Luhut, Menteri Koordinator Airlangga Hartarto juga sempat menyuarakan isu serupa, tapi tidak masif.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tegas menolak penundaan pemilu. Sedangkan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy tak pernah ikut bicara soal isu itu.