Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MAKI Desak Alexander Marwata Harus Absen dari Rapat KPK Terkait Rafael Alun

Kompas.com - 17/03/2023, 17:32 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata tidak cukup hanya menyatakan dirinya kenal baik dengan Rafael Alun Trisambodo.

Sejumlah pihak menyebut terdapat potensi konflik kepentingan Alex dengan penanganan eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo. Keduanya berteman belajar di Sekolah Akuntansi Tinggi Negara (STAN) 1986.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut, Alex harus absen dan tidak mengikuti rapat apapun di KPK terkait perkara Rafael Alun.

“Jadi selain menyatakan declare, dia kenal dan punya kekerabatan, artinya kenal akrab karena sekolah satu angkatan, kenal baik, tidak cukup hanya menyatakan itu saja,” kata Boyamin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/3/2023).

Baca juga: Diduga Ada Konflik Kepentingan, Pimpinan KPK Alexander Marwata Ternyata Teman Rafael Alun

“Justru Pak Alex Marwata harus mengabsenkan diri, jadi tidak ikut rapat-rapat terkait dengan Rafael,” tambah Boyamin.

Menurut Boyamin, jika Alex terlibat dalam rapat-rapat Rafael, KPK akan tampak tersandera dan membuka celah konflik kepentingan.

Boyamin tidak percaya bahwa Alex tidak akan terpengaruh oleh hubungan pertemanannya dengan Rafael Alun. Menurut dia, hubungan itu berdampak pada psikologis Ales.

“Apapun pasti terpengaruh, secara psikologis pasti terpengaruh. Itu omong kosong kalau tidak terpengaruh karena kenal akrab,” ujar Boyamin.

Dia memandang, cara paling adil adalah Alex tidak terlibat sama sekali dengan proses hukum terkait Rafael, baik rapat, gelar perkara, dan lainnya.

Bonyamin berpendapat, cara ini merupakan yang paling baik untuk Alex, KPK, dan Rafael Alun.

“Tidak berbelit-belit cukup Pak Alex tidak ikut rapat apapun, gelar perkara atau apapun lah yang sifatnya menyangkut perkara itu Pak Alex harus tidak ikut,” tutur Boyamin.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Alex mendeklarasikan secara terbuka kepada pimpinan lain dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengenai potensi benturan kepentingan dalam penanganan perkara Rafael.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, berdasarkan informasi dari sejumlah pihak, keduanya masih satu angkatan di STAN.

Baca juga: Rafael Alun Trisambodo Disebut sebagai Anggota Geng Lama di Ditjen Pajak yang Masih Beraksi

Latar belakang Alex dan Rafael berpeluang mempengaruhi pernyataan maupun keputusan yang disampaikan Alex sebagai pimpinan KPK. 

Kondisi tersebut, kata Kurnia, membuat Alex harus menyatakan secara terbuka mengenai potensi benturan kepentingannya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com