Sentilan Jokowi dan Dinamika Terbuka TNI Vs Polri Terkait Senjata Impor Brimob

Kepala Kantor Staf Kepresidenan saat itu, Teten Masduki mengatakan, Presiden meminta agar persoalan tertahannya senjata dan amunisi milik Brimob di Bandara Soekarno Hatta tidak menimbulkan kegaduhan di dalam negeri.

Teten menyebutkan, Presiden sudah menginstruksikan Wiranto untuk berkoordinasi dengan TNI dan Polri agar sama-sama menciptakan keamanan dan kondisi politik yang kondusif.

"Presiden minta semuanya harus kondusif. Apalagi di tengah situasi ekonomi global yang sedang lesu. Kalau kemudian di dalam negeri terus gaduh, itu bisa kacau. Saya kira itu pesan Presiden," ucap Teten, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/10/2017).

Sementara itu, Wiranto mengatakan polemik pengadaan senjata dan amunisi tersebut disebabkan oleh banyaknya regulasi.

Menurut Wiranto, banyaknya regulasi yang mengatur soal pengadaan senjata telah menimbulkan perbedaan pendapat di berbagai institusi.

"Adanya banyak regulasi yang mengatur mengenai pengadaan senjata api yang telah diundangkan sejak 1948 sampai dengan tahun 2017, mengakibatkan perbedaan pendapat yang berkembang di berbagai institusi yang menggunakan senjata api," ujar Wiranto saat memberikan keterangan usai rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017).

Klarifikasi Gatot

Sementara itu, Gatot membantah 5.000 senjata impor yang diungkapkannya di depan mantan petinggi TNI, adalah milik Polri.

Ia juga merasa bahwa pengungkapan dan tertahannya senjata dan amunisi di Bandara Soekarno Hatta merupakan dua peristiwa itu terjadi secara kebetulan semata.

"Menurut saya, itu kebetulan saja (terjadi pada waktu berdekatan)," ujar Gatot dalam wawancara dengan Rosiana Silalahi yang tayang di Kompas TV, Kamis (5/10/2017).

Bahkan, ketika ditanya mengenai antara jumlah yang Gatot sampaikan mirip dengan jumlah senjata Brimob yang tertahan, Gatot juga menjawab bahwa hal tersebut hanya kebetulan saja.

Gatot menegaskan bahwa dirinya tidak menyudutkan institusi manapun. Dia menolak berkomentar lebih lanjut. Ia mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang berhak untuk menjawab mengenai persoalan tersebut.

"Semua penjelasan ke Pak Wiranto, ya saya diam. Saya hanya akan memberikan penjelasan kepada Presiden sebagai atasan saya dan kepada DPR sebagai konstitusi yang memang harus saya sampaikan," ujar Gatot.

(Penulis: Ardito Ramadhan, Kristian Erdianto, Abba Gabrillin, Kontributor Bogor, Ramdhan Triyadi Bempah, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Fabian Januarius Kuwodo | Editor: Sabrina Asril, Sandro Gatra, Erlangga Djumena, Bayu Galih, Dani Prabowo)