Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Riset Plan Indonesia: Kurang Suri Teladan Jadi Hambatan Perempuan Terjun Politik

Kompas.com - 15/03/2023, 18:55 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Riset State of The World’s Girls Report (SOTWG) yang dipublikasikan Plan Indonesia menunjukkan, kurangnya sosok politisi perempuan yang menjadi suri teladan menjadi salah satu hambatan perempuan untuk terjun ke politik.

Padahal, partisipasi perempuan dalam dunia politik dibutuhkan dalam berbagai keputusan yang berdampak pada hidupnya, seperti keputusan di rumah, sekolah, komunitas, dan berbagai ruang lainnya.

"Kurang role model, hambatan bahwa politisi perempuan suka menjadi sasaran yang dilihat bukan kontennya yang dibicarakan, tapi penampilannya, hal-hal yang tidak penting," kata Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widiastuti saat ditemui di gedung Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Hari Perempuan Internasional, Jokowi Singgung Kesetaraan Pria dan Wanita

Berdasarkan survei tersebut, 40 persen responden berpendapat partisipasi perempuan muda dalam politik mampu menjadi teladan (role model) bagi generasi berikutnya.

Lalu, 32 persen responden menyatakan partisipasi perempuan dalam politik membuat masyarakat jadi lebih damai dan 50 persen membuat proses politik lebih inklusif dan representatif.

Kemudian, 61 persen menganggap partisipasi perempuan mampu menekankan pentingnya keputusan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial, serta 30 persen lainnya berkontribusi besar pada pemberantasan korupsi.

"Jadi bagaimana caranya kita buka ruang-ruang ini supaya ada partisipasinya," tutur Dini.

Baca juga: Polri Diminta Wujudkan Janji Direktorat Khusus Perempuan dan Anak

Lebih lanjut, Dini menyampaikan, 9 dari 10 perempuan atau sekitar 97 persen responden survei mengakui adanya beragam hambatan dalam proses partisipasi di dunia politik.

Hambatan itu kata Dini, bersifat interseksional dan struktural karena usia dan gender yang dianggap belum dewasa, serta berbagai stereotipe yang berkembang di masyarakat.

Tantangan lainnya juga beragam, dari kurangnya akses ke dalam pengambilan keputusan, persepsi kurangnya pengetahuan atau keterampilan, hingga gagasan dari orang lain tentang apa yang pantas untuk remaja perempuan dan perempuan muda.

Di sisi lain ketika berusaha untuk terlibat, mereka sering diremehkan dan jarang didengarkan.

"Jadi, belum masuk (ke dunia politik) sudah banyak tantangannya. Mereka merasa bahwa suara mereka kurang didengar oleh politisi. Masih banyak sekali hambatan yang dirasakan terutama yang perempuan untuk masuk berpolitik," jelas Dini.

Baca juga: Peringati Hari Perempuan Internasional, Massa Tuntut DPR Sahkan RUU PPRT

Sebagai informasi, riset ini melibatkan 1.000 anak perempuan usia 15-24 tahun, yang didominasi oleh perempuan berusia 20-24 tahun sebanyak 65 persen dari total responden survei.

Secara rinci, sebanyak 757 responden berasal dari Pulau Jawa, 48 responden dari Kalimantan, 46 responden dari Pulau Sunda Kecil, 5 responden dari Pulau Maluku, 23 responden dari Papua, 67 responden dari Sulawesi, dan 54 responden dari Sumatera.

Karakteristik responden beragam dari 76 persen perkotaan, 19 persen pedesaan, dan 1 persen pemukiman informal. Responden berasal dari etnis, kelompok, penyandang disabilitas, pengungsi, dan agama minoritas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Nasional
DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

Nasional
Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com