Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 14/03/2023, 13:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ngotot Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tetap harus menjadi calon presiden (capres) terkait wacana duet Prabowo-Ganjar Prabowo.

Sebab, PDI-P membalas wacana tersebut dengan menyebut bahwa kader merekalah yang seharusnya menjadi capres.

"Patut diketahui bahwa hasil Rapimnas Partai Gerindra menjadi patokan kita itu calon presiden dari Partai Gerindra itu kan Pak Prabowo," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Dasco mengatakan, setiap partai pasti memiliki rencana dan keinginannya masing-masing di setiap pemilu.

Baca juga: Apakah Yusril PBB Diutus PDI-P untuk Lobi Partai Lain Dukung Sistem Proporsional Tertutup?

Oleh karena itu, apabila PDI-P memiliki rencana bahwa kadernya harus menjadi capres, Gerindra juga memiliki rencana yang sama.

"Selama itu, hasil rapimnas enggak ada perubahan (Prabowo capres), ya tentunya masih begitu," katanya.

Dasco mengungkapkan, Gerindra saat ini sedang semangat-semangatnya untuk menjalankan amanat rapimnas agar mendukung Prabowo sebagai Capres 2024.

Sementara itu, terkait wacana Prabowo-Ganjar yang dimunculkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Dasco menegaskan itu adalah pendapat pribadi.

"Ya tentunya kan soal koalisi, soal pasangan, itu kan sah-sah saja beredar di masyarakat. Bahwa kemudian secara resmi, tentunya para partai politik punya mekanisme sendiri nantinya," ujar Dasco.

Baca juga: Soal Pencapresan PDI-P, Hasto Sebut Megawati Kerap Titip Pesan ke Pramono Anung untuk Jokowi

PDI-P juga ngotot capres

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto sebelumnya menegaskan bahwa PDI-P mendorong kader internal untuk maju sebagai capres atau bukan jadi calon wakil presiden (cawapres).

Hal itu disampaikannya ketika ditanya peluang Partai Gerindra mengusung Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI-P sebagai cawapres Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Ya, kader dari PDI Perjuangan (harus capres), sebagai partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat dua kali berturut-turut tentu saja kami akan mengusung calon presiden," kata Hasto ditemui di Sentul, Jawa Barat, Senin (13/3/2023).

Kendati demikian, Hasto mengatakan bahwa PDI-P tidak akan sendirian menuju Pemilu 2024.

Ia menilai, sebagai partai berideologi Pancasila, semangat gotong royong harus dijunjung PDI-P.

Semangat itu diartikan Hasto bahwa PDI-P harus membangun kerja sama politik dengan partai politik lain dalam membangun bangsa dan negara.

"Namun, terkait dengan calon presiden sebagaimana amanat Ibu Megawati Soekarnoputri, pada saat hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-50, PDI Perjuangan akan mendorong kader internal untuk sebagai calon presiden," ujarnya.

Baca juga: [HOAKS] PDI-P Resmi Tetapkan Ganjar Pranowo sebagai Capres

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Perusahaan Tambang Harus Lakukan Rehabilitasi dan Reklamasi

Jokowi Tegaskan Perusahaan Tambang Harus Lakukan Rehabilitasi dan Reklamasi

Nasional
Kilah Hasto Usai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Rakyat Ingin Pemimpin yang Kokoh

Kilah Hasto Usai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Rakyat Ingin Pemimpin yang Kokoh

Nasional
Indonesia Kekurangan Kapal Survei, TNI AL Hanya Punya 7, Idealnya 30

Indonesia Kekurangan Kapal Survei, TNI AL Hanya Punya 7, Idealnya 30

Nasional
KPK Duga Bagian Keuangan di Kementerian ESDM Sekongkol Korupsi Tukin

KPK Duga Bagian Keuangan di Kementerian ESDM Sekongkol Korupsi Tukin

Nasional
PDI-P Tak Khawatir Elektabilitas Turun Usai Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

PDI-P Tak Khawatir Elektabilitas Turun Usai Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

Nasional
Lanjutkan Misi Kemanusiaan, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan Paket Makanan untuk Korban Gempa Suriah

Lanjutkan Misi Kemanusiaan, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan Paket Makanan untuk Korban Gempa Suriah

Nasional
Nasdem Minta Ganjar Bersyukur ke Paloh: Dihina Terus di PDI-P kalau Kami Tak Deklarasi Anies

Nasdem Minta Ganjar Bersyukur ke Paloh: Dihina Terus di PDI-P kalau Kami Tak Deklarasi Anies

Nasional
Hasto: Tanpa Penolakan terhadap Israel, Tidak Akan Pernah Lahir Kompleks GBK

Hasto: Tanpa Penolakan terhadap Israel, Tidak Akan Pernah Lahir Kompleks GBK

Nasional
Transformasi SDM Jadi Fokus RUU Kesehatan, Berangkat dari Distribusi Tenaga Kesehatan yang Kurang Merata

Transformasi SDM Jadi Fokus RUU Kesehatan, Berangkat dari Distribusi Tenaga Kesehatan yang Kurang Merata

Nasional
Plh Dirjen Minerba Tak Hadiri Panggilan KPK

Plh Dirjen Minerba Tak Hadiri Panggilan KPK

Nasional
Minta DPR Hapus Wewenang Evaluasi Hakim MK, Jimly: Recalling Itu Enggak Benar!

Minta DPR Hapus Wewenang Evaluasi Hakim MK, Jimly: Recalling Itu Enggak Benar!

Nasional
Kasus Robot Trading ATG, Polri Sita Aset Rp 175 Miliar Milik Wahyu Kenzo dkk

Kasus Robot Trading ATG, Polri Sita Aset Rp 175 Miliar Milik Wahyu Kenzo dkk

Nasional
Nasdem: AHY Lebih Ganteng, Prabowo Lebih Kaya, tapi 2024 'Wis Wayahe' Anies

Nasdem: AHY Lebih Ganteng, Prabowo Lebih Kaya, tapi 2024 "Wis Wayahe" Anies

Nasional
KPK Kembali Panggil Pengusaha Dito Mahendra Besok

KPK Kembali Panggil Pengusaha Dito Mahendra Besok

Nasional
Publik Soroti Kekayaan Pejabat, KPK Sebut Jadi Momentum Sahkan RUU Perampasan Aset

Publik Soroti Kekayaan Pejabat, KPK Sebut Jadi Momentum Sahkan RUU Perampasan Aset

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke