Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Sebut Masih Ada 5 Persen Pegawai Pajak yang Nakal

Kompas.com - 09/03/2023, 12:03 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Diperkirakan terdapat sekitar 5 persen pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diduga masih melanggar aturan atau bersekongkol dengan wajib pajak.

"Yang rusak-rusak itu masih ada, walaupun tidak mayoritas. Kurang lebih kalau kita hitung-hitung menurut informasi di dalam 5 persen masih ada lah ya yang harus diperbaiki," kata mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, dalam program Ni Luh di Kompas TV, seperti dikutip pada Kamis (9/3/2023).

"Dari total pegawai itu kata teman di dalam 5 persen masih ada lah yang suka improvisasi," sambung Yunus.

Menurut Yunus, persoalan utama dugaan korupsi atau kepemilikan harta tak wajar di kalangan pegawai pajak seperti yang terungkap pada Rafael Alun Trisambodo adalah integritas.

Baca juga: KPK Sebut Pemeriksa Pajak Tak Boleh Rangkap Jadi Konsultan Pajak

Selain faktor sikap, Yunus juga tidak menampik jika pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pajak dipicu oleh atasan yang memberikan contoh sikap kurang baik.

"Integritas itu dimulai dari masing-masing. Saya melihat mereka susah membedakan uang pribadi sama negara. Mungkin juga contoh ya dari bosnya kurang bagus sehingga ini bisa berulang-ulang," ujar Yunus.

Selain itu, Yunus juga menyoroti soal pengawasan terhadap pegawai pajak dan Kemenkeu secara keseluruhan.

"Walaupun sudah ada pengawas intern ya, ada irjen, pengawasannya tidak begitu ketat. Masih ada yang tersisa, tapi sudah lebih baik dari zaman sebelumnya," ucap Yunus.

Baca juga: Habis Pajak, Terbitlah Bea Cukai

Yunus HuseinTRIBUNNEWS/HERUDIN Yunus Husein

Yunus mengatakan, jumlah harta kekayaan Rafael sebesar Rp 56 miliar saat masih menjabat sebagai petinggi Ditjen Pajak sangat mengejutkan.

"Jadi itu surprising, tapi bukan hanya ini sebenarnya. Jadi kalau dilihat saya yakin masih ada yang lain seperti halnya dalam kasus-kasus pajak sebelumnya ya," kata Yunus.

Harta pejabat di Kemenkeu menjadi sorotan setelah mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo diduga mempunyai jumlah kekayaan tak wajar.

Harta tak wajar Rafael terkuak setelah putranya, Mario Dandy Satrio (20), menganiaya D (17) yang merupakan anak pengurus GP Ansor.

Baca juga: Kemenkeu Diminta Lakukan Audit Investigatif dan Forensik terhadap Jajaran Pejabat Pajak dan Bea Cukai

Rafael yang merupakan pejabat eselon III di Ditjen Pajak tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp 56 miliar di dalam LHKPN.

Sementara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah memblokir puluhan rekening Rafael dan keluarga dengan transaksi senilai Rp 500 miliar.

Rekening yang diblokir ini terdiri dari rekening pribadi Rafael, keluarga termasuk putranya Mario Dandy Satrio dan perusahaan atau badan hukum, serta konsultan pajak yang diduga terkait dengan Rafael.

Halaman:


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com