Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkeu Diminta Lakukan Audit Investigatif dan Forensik terhadap Jajaran Pejabat Pajak dan Bea Cukai

Kompas.com - 09/03/2023, 05:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta adanya audit investigatif dan forensik terhadap jajaran pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait harta kekayaan.

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan untuk mengungkap dugaan 69 pegawai Kemenkeu yang terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Diketahui, 69 pegawai tersebut sudah dilaporkan Menko Polhukam Mahfud MD kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Tentu apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam secara hukum masih merupakan dugaan," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/3/2023).

Baca juga: Mahfud Sebut Laporkan 69 Pegawai Kemenkeu ke Sri Mulyani, Diduga Lakukan Pencucian Uang

"Nah agar dugaan tersebut bisa dijawab apa memang benar ada praktek-praktek korupsi dan TPPU di sana, maka kami di Komisi 3 berharap agar Itjen Kemenkeu dengan dukungan PPATK, BPK atau BPKP dan KPK atau Kejaksaan Agung untuk melakukan audit investigatif dan forensik terhadap jajaran pejabat Kemenkeu khususnya yang satuan kerjanya terkait dengan penerimaan negara seperti DJP, Bea Cukai dan sebagainya," ujar dia lagi.

Arsul mengatakan, Komisi III selalu mendukung pencegahan dan penghapusan perilaku koruptif di segala lini, terlebih pemerintah.

Menurut dia, upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan itu kini tengah dilakukan Menko Polhukam dan Menteri Keuangan.

"Setiap langkah untuk membersihkan kementerian/lembaga dari pratek-praktek koruptif perlu kita dukung bersama," kata Arsul.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Ada Pergerakan Uang Mencurigakan Senilai Rp 300 Triliun di Kemenkeu: Sebagian Besar di DJP dan Bea Cukai

Di sisi lain, Arsul Sani meminta Kemenkeu tidak bekerja sendirian mengusut kasus tersebut.

Ia mengatakan, pengusutan kasus oknum pajak yang diduga terlibat pencucian uang harus dilakukan bersama dan lintas institusi.

"Nah, saya berharap terobosan seperti ini yang dilakukan terutama oleh Menkeu," ujar Arsul.

Wakil Ketua Umum PPP ini menambahkan, langkah pengusutan itu tentu harus diimbangin dengan memisahkan pegawai Kemenkeu yang betul-betul bersih.

"Mereka yang jujur dan kekayaannya diperoleh dari usaha-usaha yang sah, halal dan tidak merupakan perdagangan pengaruh atau illicit enrichment, maka mereka harus dilindungi bahkan diberikan apresiasi," kata dia.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Ada Aliran Dana Aneh Rp 300 Triliun, Kemenkeu: Kami Akan Cek

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD telah mengirimkan laporan dugaan pencucian uang yang dilakukan 69 pegawai Kemenkeu kepada Menkeu Sri Mulyani.

Mahfud, yang juga berstatus sebagai Ketua Tim Pengendalian TPPU, mengirimkan laporan tersebut berdasarkan data yang diperolehnya dari PPATK.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com